Instankaltim.com – Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), berkomitmen dalam memperkuat sektor perikanan rakyat, sebagai bagian strategis dari pembangunan ekonomi daerah.
Lewat program yang terintegrasi, pemerintah ingin memastikan nelayan di wilayah pesisir, termasuk yang paling terpencil, mendapatkan dukungan infrastruktur dan layanan secara adil dan berkelanjutan.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) menjadi salah satu prioritas utama, guna menjawab tantangan yang kerap dihadapi nelayan kecil, khususnya terkait biaya bahan bakar.
“Nelayan di daerah pelosok seringkali harus mengeluarkan biaya tinggi untuk membeli bahan bakar karena jarak yang jauh dan akses yang terbatas. SPBUN diharapkan bisa menjadi solusi yang nyata,” ujar Muslim belum lama ini.
Muslik mengukapkan pembangunan SPBUN ini merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah daerah, dengan target penyelesaian sebelum tahun 2026. Sejumlah kecamatan pesisir seperti Muara Badak, Anggana, Samboja, dan Marangkayu sudah dipetakan sebagai lokasi prioritas.
“Dengan SPBUN yang dekat dan terjangkau, nelayan bisa mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi kerja, dan tentu saja memperbesar margin keuntungan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Muslik juga mendorong penguatan kapasitas komunitas nelayan melalui pelatihan dan pendampingan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan daya saing.
“Kami tak hanya membangun fisik, tetapi juga ingin memperkuat SDM. Nelayan harus siap menghadapi tantangan baru di sektor kelautan, termasuk dalam aspek pengolahan dan pemasaran,” tegasnya.
Program pelatihan yang digelar mencakup berbagai bidang, antara lain: Teknik budidaya dan penangkapan yang ramah lingkungan, pengolahan hasil laut untuk meningkatkan nilai tambah, peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan usaha perikanan dan penguatan jaringan pemasaran, termasuk pemanfaatan platform digital.
Lebih jauh, Ia menjelaskan pihaknya mengadopsi pendekatan partisipatif dalam merumuskan program bantuan. Melalui dialog dengan komunitas nelayan di tingkat desa, untuk menggali kebutuhan riil di lapangan, agar intervensi yang diberikan tepat sasaran.
“Kami ingin program ini betul-betul menjawab kebutuhan mereka, bukan sekadar proyek dari atas ke bawah,” tutupnya.(Adv/*).
