Instankaltim.com – Kutim – Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menyoroti ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi dalam setiap pembahasan anggaran bersama DPRD Kutim.
Menurutnya, posisi Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim, semestinya memiliki peran sentral dalam proses sinkronisasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Namun, absennya Rizali Hadi dalam forum-forum penting pembahasan APBD dinilai memperumit jalannya proses penyusunan anggaran.
“Kami di DPRD ini merindukan kehadiran Sekda dalam pembahasan-pembahasan strategis, utamanya terkait APBD Kutim 2025. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak terkait program prioritas yang ingin dianggarkan,” ujar Asti Mazar, saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor DPRD Kutim, didampingi Anggota DPRD Kutim, Kari Palimbong dan Bambang Bagus Wondo Saputro, Rabu (16/07/2025).
Asti Mazar mengaku selama tergabung di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim di periode 2025, Sekda Rizali Hadi tidak pernah hadir dalam semua agenda rapat DPRD Kutim terkait pembahasan anggaran.
“Kita harapkan kedepannya Sekda bisa lebih aktif lagi. Kita ketahui bersama pembahasan anggaran bukan hal main-main dan pengambilan kebijakan tertinggi untuk penganggaran adalah Sekda,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kutim, Kari Palimbong menambahkan bahwa setiap Rapat Banggar dengan TAPD dalam pembahasan anggaran, Ketua TAPD Kutim selalu diwakili dari Bapedda maupun BPKAD.
“Selama saya dilantik menjadi anggota DPRD dan tergabung dalam Banggar, terus terang saya belum pernah sekalipun bertemu langsung dengan Sekda dalam rapat-rapat anggaran. Bahkan, saya sampai tidak tahu persis orangnya yang mana,” ujar Kari dengan nada menyayangkan.
Kari Palimbong menegaskan ketidakhadiran Sekda dalam pembahasan anggaran adalah persoalan serius. Pasalnya, ketika ada masukan atau pertanyaan dari tim Banggar DPRD Kutim, tak ada pihak yang dapat memberikan penjelasan secara langsung.
“Jawaban yang selalu kami terima, nanti di koordinasi dengan Sekda, sedangkan Sekda tidak pernah hadir dalam rapat. Akhirnya pembahasan anggaran ini berlarut-larut, tanpa ada alasan yang jelas,” tegasnya.
Ia menilai kinerja dari TAPD Kutim selama ini tidak bekerja dengan maksimal dalam menjalankan fungsinya dan cenderung memperlambat jalannya pembahasan anggaran.
“Kalau persoalan ini serius dihadapi, sudah selesai pembahasan anggaran ini,” tutupnya.(Her).
