Instankaltim.com – Kutim – Dalam penyampaian akhir mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menyampaikan seluruh proses penyusunan APBD 2026 ini berfokus pada upaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika kondisi terkini daerah.
Menurutnya, tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut pemerintah untuk lebih responsif dan adaptif dalam merumuskan kebijakan anggaran. Dengan kondisi wilayah Kutim saat ini memerlukan pendekatan anggaran yang tidak hanya rutin, tetapi juga strategis.
“Mulai dari pertumbuhan penduduk, kebutuhan pelayanan dasar, hingga perkembangan sektor-sektor unggulan daerah menjadi dasar pertimbangan utama dalam penyusunan APBD 2026,” ujar Bupati Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Sangatta, Kamis (27/11/2025).
Bupati Ardiansyah menegaskan pemerintah daerah telah melakukan kajian komprehensif terhadap berbagai indikator pembangunan, seperti kondisi infrastruktur yang harus diperbaiki, kebutuhan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal pasca perubahan harga komoditas global.
“Dengan landasan inilah, setiap program yang diusulkan dalam APBD dirancang agar mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas pembangunan daerah,” tegasnya.
Selain mempertimbangkan kebutuhan internal, kata Ardiansyah, penyusunan Rancangan APBD 2026 juga memperhatikan kebijakan nasional dan dinamika eksternal yang turut memengaruhi arah pembangunan Kutim.
Pentingnya sinkronisasi antara prioritas nasional dengan kebutuhan daerah, terutama dalam mendukung program ketahanan pangan, percepatan transformasi digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“APBD tidak hanya menjadi instrumen belanja, tetapi juga alat adaptasi terhadap perkembangan zaman,” tambahnya.
Ia juga menuturkan, pemerintah berkomitmen mengarahkan anggaran hanya pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Misalnya, anggaran infrastruktur akan diprioritaskan untuk perbaikan jalan-jalan utama dan pembangunan fasilitas publik yang mendesak.
“Sementara sektor-sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan akan mendapat porsi yang mampu mendukung peningkatan layanan secara signifikan,” tutupnya.(Adv).
Penulis: Dirhan
