Instankaltim.com – BALIKPAPAN – Kasus hukum yang menyeret seorang pengemudi kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam perkara penyalahgunaan narkotika menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Insiden pemanfaatan fasilitas negara untuk tindakan melanggar hukum ini langsung memicu evaluasi mendasar, terutama pada sistem penyaringan dan perekrutan tenaga kontrak (outsourcing) yang ditempatkan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menjelaskan bahwa sebagian besar tenaga penunjang seperti pengemudi, petugas pengamanan dalam (jagatirta/security), hingga tenaga kebersihan di lingkungan Balai Kota dipasok oleh perusahaan penyedia jasa atau vendor ketiga. Kendati proses rekrutmen awal merupakan domain dan tanggung jawab internal pihak vendor, Pemkot Balikpapan menilai momentum ini harus dijadikan dasar untuk memperketat standardisasi penerimaan.
Bagus menegaskan bahwa ke depan, Pemkot Balikpapan akan meminta komitmen penuh dari vendor penyedia jasa untuk melakukan penelusuran rekam jejak (track record) yang lebih mendalam terhadap calon pekerja. Mengingat para pekerja outsourcing—terutama sopir dinas—memiliki akses langsung terhadap kendaraan operasional serta pergerakan pejabat daerah, maka faktor integritas moral dan bebas dari ketergantungan narkoba menjadi indikator penilaian yang tidak bisa ditawar.
“Kami tidak ingin proses seleksi ke depan hanya melihat aspek kemampuan teknis seperti bisa mengemudi atau tidak. Aspek psikologis dan catatan kelakuan baik juga harus diperiksa secara ketat. Jika memang diperlukan, kami sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan adanya tes psikologi tambahan serta tes urine secara berkala bagi setiap tenaga kontrak sebelum diterjunkan di lingkungan pemerintahan,” ujar Bagus secara lugas.
Lebih lanjut, Bagus meluruskan pandangan publik dengan menegaskan bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum sopir tersebut murni merupakan bentuk pelanggaran personal. Dengan demikian, segala konsekuensi hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi pelaku, dan tidak dapat serta-merta dikorelasikan dengan kredibilitas kepala dinas maupun institusi Pemkot Balikpapan tempatnya bernaung. Evaluasi total ini diharapkan mampu menutup celah kerawanan birokrasi dan menciptakan iklim kerja pemerintahan yang bersih.
