Instankaltim.com – Kutim – Kondisi infrastruktur jalan yang belum tersemenisasi maupun beraspal di ruas Simpang Blok Beruang-Lubuk Tutung masih menjadi keluhan masyarakat Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi dan audit bersama seluruh perusahaan yang beroperasi di kawasan Desa Sekerat. Pertemuan tersebut melibatkan perusahaan yang sudah lama beroperasi maupun yang baru menjalankan aktivitasnya.
“Alhamdulillah semua ada. Dari hasil rapat, disepakati beberapa hal yang tertuang di berita acara untuk percepatan penanganan jalan sekitar 18 kilometer di Desa Sekrat,” ujar Mahyunadi, usai memimpin jalannya rapat koordinasi dan audit, di Ruang Ulin, Kantor Bupati Kutim, Senin (16/11/2026).
Berdasarkan berita acara telah disepakati pembagian tanggung jawab pembangunan jalan melibatkan PT Kobexindo Cemen bersama subkontraktor sepanjang 7 kilometer (Lubuk Tutung-Sekurau Bawah), PT Kaltim Prima Coal (KPC) sepanjang 5 kilometer (Tugu-Simpang tiga PT PIK).
Kemudian, PT PIK tanggung jawab pembangunan jalan sepanjang 3 kilometer (Simpang PT PIK-Blok Beruang) dan PT BCIP sepanjang 3 kilometer (lanjutan PT PIK-Simpang Blok Beruang). Lebar ruas jalan yang dikerjakan 8 meter dengan menggunakan konstruksi beton spesifikasi Fs 3,8 atau K-350.
“Skema pekerjaan dengan gotong royong. Pembagian porsi pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam berita acara,” ungkap Wabup Mahyunadi.
Orang nomor dua di Kutim itu menegaskan setelah kesepakatan tercapai, pemerintah daerah akan segera membawa hasil rapat tersebut kepada pihak manajemen masing-masing perusahaan. Langkah ini dilakukan agar kesepakatan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti melalui pekerjaan di lapangan.
“Kita akan turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta-faktanya dan setelah itu kita akan bentuk tim untuk percepatan, karena hasil berita acara kesepakatan akan kita serahkan langsung ke manajemen perusahaan untuk segera dilaksanakan hasil berita acara hari ini,” tegasnya.
Ia menuturkan penanganan infrastruktur jalan tersebut tidak akan membebani keuangan daerah karena seluruh kebutuhan pembiayaan menjadi tanggung jawab perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah Desa Sekerat.
“Seluruh pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Kalau menggunakan APBD, untuk apa perusahaan kita undang. Karena itu, kita ingin perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut ikut mengambil bagian dalam penanganan jalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat,” pungkasnya.(Adv).
