Instankaltim.com – Kutim – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak membiarkan proses pelayanan publik berjalan lambat dan berbelit-belit.
Hal tersebut disampaikan Rizali saat peresmian Unit Layanan Terpadu Sekretariat Daerah sekaligus membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Standar Pelayanan yang dilaksanakan di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (17/11/2026).
“Kepastian persyaratan hingga waktu penyelesaian harus menjadi perhatian agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat dan transparan,” ujar Sekda Rizali Hadi.
Rizali Hadi menegaskan setiap jenis pelayanan harus memiliki standar yang jelas. Mulai dari jenis layanan, persyaratan administrasi, hingga batas waktu penyelesaian harus diketahui oleh masyarakat maupun ASN sebagai pemohon.
“Jenis layanannya apa, persyaratannya bagaimana, dan berapa lama waktu penyelesaiannya, semuanya harus jelas. Jangan sampai yang mestinya selesai satu hari justru menjadi satu bulan. Ini yang harus kita pangkas,” tegasnya.
Ia mengungkapkan kejelasan dan kepastian waktu pelayanan merupakan salah satu bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Setiap perangkat daerah harus betul-betul memastikan prosedur pelayanan yang diberikan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Rizali juga menginginkan berbagai aplikasi dan data yang dimiliki pemerintah daerah dapat saling terintegrasi sehingga tidak terjadi pengulangan proses administrasi yang justru memperlambat pelayanan.
“Kita sudah berada di era teknologi informasi. Kita memiliki banyak aplikasi dan data, sehingga harus dimaksimalkan agar terjadi pemanfaatan data antara satu SKPD dengan SKPD lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut Forum Konsultasi Publik menjadi ruang bagi masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rancangan standar pelayanan yang disusun pemerintah daerah.
“Setelah layanan ini berjalan, tentu akan kita evaluasi. Kita ingin mendengar masukan mengenai kelemahan pelayanan yang ada, sehingga ke depannya dapat terus kita tingkatkan,” katanya.
Ia berharap melalui penyempurnaan standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi, birokrasi di lingkungan Pemkab Kutim semakin sederhana, transparan, serta mampu memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat.
“Peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada sistem dan fasilitas yang tersedia, tetapi juga pada kesungguhan aparatur dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan yang optimal, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin meningkat,” tutupnya.(Adv).
Penulis: Dirhan
