DPRD Minta Alokasi Anggaran OPD Dievaluasi, Sisa Pagu Bapenda Jadi Sorotan

Foto: Anggota DPRD Kota Bontang, Nursalam

Instankaltim.com – Bontang – DPRD Bontang meminta pemerintah mengevaluasi kembali pola pengalokasian anggaran kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pembagian anggaran benar-benar sesuai kebutuhan masing-masing instansi, terutama di tengah adanya OPD yang mengeluhkan keterbatasan dana untuk menjalankan program kerja.

Persoalan tersebut mencuat dalam pembahasan evaluasi anggaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang. Anggota Komisi B DPRD Bontang, Nursalam, menyoroti masih adanya sisa pagu anggaran Bapenda yang mencapai Rp5,8 miliar hingga November 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah, khususnya dalam menentukan besaran anggaran yang diberikan kepada setiap OPD. Sebab, di satu sisi terdapat instansi yang masih memiliki sisa anggaran cukup besar, sementara di sisi lain ada OPD yang merasa alokasi dananya belum mencukupi kebutuhan kegiatan.

Nursalam menilai, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh agar pengalokasian anggaran tidak hanya berdasarkan usulan, tetapi juga mempertimbangkan realisasi penggunaan dana pada tahun-tahun sebelumnya.

“Jangan sampai ada OPD yang merasa kekurangan anggaran, sementara di OPD lain masih terdapat sisa pagu yang cukup besar. Ini harus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebutuhan anggaran ke depan,” ujarnya, Sabtu (22/11/2026).

Berdasarkan pemaparan Kepala Bapenda Bontang, Natalia Trisnawati, anggaran instansinya pada 2024 mencapai sekitar Rp24 miliar. Kemudian meningkat menjadi Rp28 miliar pada 2025.

Sementara pada 2026, anggaran Bapenda sebelum perubahan sebesar Rp19 miliar dan setelah perubahan menjadi Rp21 miliar.

Adapun sisa pagu anggaran tercatat sekitar Rp1,4 miliar pada 2024, kemudian meningkat menjadi Rp2,7 miliar pada 2025. Hingga November 2026, jumlahnya mencapai sekitar Rp5,8 miliar.

Natalia menjelaskan, pihaknya masih optimistis sisa anggaran tersebut dapat ditekan hingga di bawah Rp1 miliar pada akhir Desember. Bahkan, ia memperkirakan anggaran yang tidak terserap hanya berkisar Rp500 juta.

“Perhitungan kami, pada akhir Desember nanti sisa anggaran bisa ditekan menjadi sekitar Rp500 juta. Jadi, meskipun saat ini masih terlihat cukup besar, sebagian anggaran masih akan digunakan untuk menyelesaikan kegiatan hingga akhir tahun,” jelasnya.

Namun, Nursalam menegaskan, besarnya maupun kecilnya sisa anggaran tidak bisa langsung dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan kinerja OPD. Perlu diketahui apakah kondisi tersebut terjadi karena efisiensi belanja atau memang perencanaan dan pelaksanaan program berjalan efektif.

Ia meminta pemerintah tidak hanya melihat angka penyerapan, tetapi juga mencermati kesesuaian antara anggaran yang diberikan dengan kebutuhan riil masing-masing instansi.

“Harus dilihat dulu penyebabnya. Apakah sisa anggaran itu muncul karena penghematan atau karena kegiatan yang direncanakan tidak berjalan maksimal. Dari situ baru bisa diketahui apakah alokasi anggarannya sudah tepat,” tegasnya.

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan anggaran berikutnya. Dengan demikian, OPD yang memang membutuhkan tambahan dukungan pendanaan dapat dipertimbangkan, sementara alokasi pada instansi yang memiliki kelebihan anggaran bisa disesuaikan.

Nursalam berharap pembagian anggaran ke depan lebih proporsional dan berbasis kebutuhan serta kemampuan penyerapan masing-masing OPD. Sehingga, anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan program prioritas pembangunan di Kota Bontang.

Exit mobile version