IMG-20251122-WA0018 1793552171843

DPRD Bontang Kawal Perekrutan 530 Pekerja Proyek Train F PT Badak

Foto : Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan

Instankaltim.com – Bontang – Komisi A DPRD Bontang meminta proses perekrutan sekitar 530 tenaga kerja untuk proyek reaktivasi Train F PT Badak LNG dilakukan melalui satu pintu, yakni Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, mengatakan mekanisme tersebut penting untuk memastikan penyerapan tenaga kerja lokal berjalan sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018.

Menurutnya, kebutuhan 530 pekerja selama masa konstruksi reaktivasi Train F menjadi peluang bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 47 persen merupakan tenaga kerja terampil (skill), sedangkan 53 persen lainnya tenaga kerja nonterampil (non-skill).

Namun, ia menegaskan ketentuan mengenai prioritas tenaga kerja lokal tidak hanya berlaku untuk kategori non-skill. Seluruh proses penerimaan pekerja harus memperhatikan aturan yang berlaku.

“Semua harus mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2018. Jadi, bukan hanya tenaga kerja non-skill yang diprioritaskan untuk warga lokal, tetapi seluruh kebutuhan tenaga kerja harus memperhatikan ketentuan tersebut,” ujarnya, Senin (16/11/2026).

Ubayya menjelaskan, keterlibatan Disnaker dalam proses perekrutan juga diperlukan karena pemerintah telah memiliki program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Bontang.

Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai ketersediaan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan proyek.

Ia berharap tidak ada proses perekrutan yang berjalan di luar koordinasi Disnaker. Sebab, mekanisme satu pintu akan memudahkan pemerintah melakukan pendataan sekaligus memastikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal terlaksana.

“Apalagi kan Disnaker juga sudah melakukan berbagai pelatihan, sehingga kami menilai tenaga kerja yang tersedia di Bontang juga sudah dipersiapkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ubayya menyebut Komisi A akan terus mengawasi perkembangan perekrutan selama proses pembangunan berlangsung hingga Desember 2028.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau terdapat laporan masyarakat, DPRD tidak segan kembali memanggil manajemen PT Badak LNG bersama Disnaker untuk meminta penjelasan.

“Kami akan terus memonitor perkembangannya. Kalau ada aduan atau informasi mengenai ketidaksesuaian, tentu akan kami panggil kembali PT Badak bersama Disnaker untuk meminta penjelasan sekaligus menagih komitmen yang sudah disampaikan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *