IMG-20251122-WA0018 1793552171843

Dikelilingi Kawasan Industri, DPRD Minta Bontang Perkuat Deteksi Pencemaran Lingkungan

foto : Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi

Instankaltim.com – Bontang –  Posisi Kota Bontang yang dikelilingi kawasan industri membuat upaya pengawasan dan deteksi pencemaran lingkungan perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah didorong memiliki fasilitas pengujian yang memadai agar potensi pencemaran dapat diketahui lebih cepat dan ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan yang jelas.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Awinardi, menilai keberadaan laboratorium lingkungan dengan standar terakreditasi menjadi kebutuhan penting bagi daerah. Terlebih, sejumlah persoalan lingkungan, termasuk kematian ikan di keramba perairan Bontang, membutuhkan pemeriksaan sampel yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurutnya, Bontang sebagai kota industri semestinya memiliki kemampuan sendiri dalam melakukan pengujian kualitas lingkungan. Hal ini diperlukan agar pemerintah tidak selalu bergantung pada fasilitas laboratorium milik pihak lain ketika muncul dugaan pencemaran.

Ia menjelaskan, Pemkot Bontang sebenarnya telah memiliki laboratorium yang didukung tenaga pemeriksa tersertifikasi. Namun, fasilitas tersebut belum mengantongi akreditasi dan masih terkendala keterbatasan peralatan.

Kondisi itu dinilai membuat kemampuan pemerintah dalam menghasilkan data pengujian yang kuat belum optimal. Padahal, hasil pemeriksaan menjadi salah satu dasar penting untuk mengidentifikasi sumber persoalan lingkungan sekaligus menentukan langkah penanganan.

“Bontang ini dikelilingi kawasan industri. Karena itu, pemerintah harus punya kemampuan untuk mendeteksi dan membuktikan kalau ada persoalan lingkungan. Jangan sampai ketika muncul dugaan pencemaran, kita justru kesulitan mendapatkan hasil pemeriksaan yang bisa dijadikan dasar,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).

Politisi PDI-P ini menyebut, saat ini laboratorium terakreditasi yang tersedia di Bontang hanya milik pihak swasta, yakni Sucofindo. Karena itu, ia mendorong pemerintah segera meningkatkan kapasitas laboratorium daerah, baik dari sisi kelengkapan peralatan maupun pemenuhan standar akreditasi.

Menurutnya, penguatan laboratorium bukan semata untuk menjawab persoalan yang sedang terjadi, melainkan bagian dari upaya mitigasi jangka panjang. Dengan fasilitas yang memadai, pemerintah dapat melakukan pengujian sampel air maupun biota laut secara lebih optimal ketika ditemukan indikasi gangguan lingkungan.

Ia juga menjelaskan, meskipun kewenangan penindakan dugaan pencemaran berada di pemerintah provinsi, Pemkot Bontang tetap dapat berperan melalui investigasi dan penyediaan data hasil pemeriksaan. Hasil tersebut nantinya dapat disampaikan kepada pemerintah provinsi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah lebih lanjut.

Lebih lanjut, ia berharap peningkatan kualitas laboratorium tidak terus ditunda. Mengingat karakteristik Bontang sebagai kota industri sekaligus wilayah pesisir, kemampuan mendeteksi persoalan lingkungan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam melindungi ekosistem laut dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil perikanan.

“Pemerintah kota tetap harus mengambil peran. Minimal bisa melakukan investigasi dan menyiapkan data hasil pemeriksaan. Jadi, ketika ada persoalan lingkungan, kita tidak hanya menyampaikan dugaan, tetapi memiliki bukti yang bisa ditindaklanjuti,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *