Instankaltim.com – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2023, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (20/03/2024)
Hal ini disampaikan dalam rapat Paripurna ke-19 yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim Joni, yang turut dihadiri Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Sekretaris Dewan (Sekwan) Juliansyah, 23 orang anggota dewan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan para OPD serta undangan lainnya.
Dalam penyampaian nota LKPJ, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyampaikan terkait pendapatan daerah, yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Pendapatan daerah direalisasikan sebesar Rp. 8,57 triliun atau tercapai 103,82 persen. Pendapatan asli daerah terealiasisasi sebesar Rp. 901,06 miliar atau tercapai 114,42 persen, yang terdiri dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 119,66 miliar,” papar Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 4,63 miliar, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 5,33 miliar dan lain-lain seperti PAD sebesar Rp. 771,43 miliar.
“Pendapatan transfer terealiasisasi sebesar Rp. 7,65 triliun atau tercapai 102,77 persen, yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 6,34 triliun. Pendapatan transfer pemerintah daerah sebesar Rp. 1,31 triliun. Pendapatan lain-lain yang sah, terealiasisasi sebesar Rp. 20,63 miliar atau 84 persen yang terdiri dari pendapatan Hibah Rp. 13,81 miliar,” jelasnya
Kemudian, Bupati Ardiansyah Sulaiman juga menjelaskan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan sebesar Rp. 6,83 miliar. Selanjutnya, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
“Belanja transfer pada tahun 2023 terealiasisasi sebesar Rp. 8,33 triliun atau 85,12 persen. Belanja operasi terealiasisasi sebesar Rp. 4,22 triliun atau 84,45 persen yang meliputi belanja pegawai Rp. 1,31 triliun, belanja barang Rp. 2,60 triliun dan belanja Hibah Rp. 305,22 miliar,” jelasnya.
Orang nomor satu di Kutim itu juga mengungkapkan bahwa belanja modal tereleasisasi sebesar Rp. 3,29 triliun atau 83,60 persen yang meliputi belanja modal tanah Rp. 77,07 miliar, belanja modal kelautan dan mesin Rp. 616,03 miliar dan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 611,34 miliar.
“Kemudian belanja jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 1,94 triliun, Belanja modal aset tetap lainnya Rp. 48,92 miliar serta belanja modal aset lainnya sebesar Rp. 239,94 juta,” tambahnya.
Belanja transfer meliputi belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 811,99 miliar atau 98,43 persen. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 1,57 triliun atau mencapai 100 persen.
“Pengeluaran pembiayaan, terealisasi sebesar Rp. 46,50 miliar atau mencapai 100 persen yang meliputi penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sebesar Rp. 46,50 miliar,” tutupnya.
Penulis: Dirhan
