Instankaltim.com – Kutim – Perizinan perusahaan memang wajib ada untuk beroperasi secara legal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap peraturan perizinan sebagai syarat utama bagi perusahaan yang ingin beroperasi di suatu daerah.
Tak termasuk perizinan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kutai timur (Kutim), yang menjadi salah satu wilayah perkebunan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Timur.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kutim Faizal Rachman, menyoroti banyaknya perusahaan kelapa sawit yang memiliki izin operasi, namun tidak miliki lahan kebun sendiri, sehingga mengandalkan dari perusahaan lain.
“Setau saya perizinan kelapa sawit di Kutim itu sudah ada 38. Nah, dari 38 itu ada yang tidak memiliki kebun sendiri. Tapi disisi lain, menguntungkan petani-petani mandiri kita bisa jual hasil sawitnya keperusahaan di sana,” ucap Faizal Rachman, Senin (22/7/2024).
Anggota Komisi B DPRD Kutim itu juga menekankan peran penting Pemerintah Kutim dalam pengembangan kebun kelapa sawit di Kutim, agar para petani bisa lebih sejahtera.
“Sekarang kan kita lihat petani mandiri kita rata-rata tidak ada, kalau dulu memang ada yang kebunnya dibakar akibat harganya Rp 500. Karena beban biasa produksinya lebih mahal daripada hasil panen dan pengirimannya juga tidak sesuai,” tegasnya.
Polisiti dari Partai PDI-Perjuangan itu mengungkapkan dengan penjualan kelapa sawit yang termasuk menguntungkan petani dikisaran harga Rp. 2200 sampai Rp 2600 per kilonya. Sehingga petani yang lahannya kosong bisa termotivasi untuk budidaya kelapa sawit.
“Kan sudah banyak yang memiliki kebun sendiri dari 3 hektar sampai 5 hektar sudah bisa beli mobil. Jadi tetangga yang punya lahan kosong bisa termotivasi juga, tapi yaitu harus nunggu 4 sampai 5 tahun dulu baru bisa lihat hasilnya,” tandasnya.(Adv).
Penulis: Dirhan
