4044166e-f72e-47b4-b4bc-ae5d3e481f14

Faizal Rachman Nilai Perkembangan Investasi Belum Berdampak Positif bagi Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan di Kutim

Foto : Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman.


Instankaltim.com – Kutim – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, menyampaikan tanggapan mengenai perkembangan investasi di Kutim.

Menurutnya, meskipun data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan nilai investasi tinggi pada tahun 2023, dampaknya terhadap ekonomi dan sumber daya manusia di Kutim belum terlihat signifikan.

“Pernah ada laporan 2023 itu, komitmen dari PTSP katanya tinggi, tapi itu tadi, laman pekerjaan kita tingkat pengangguran juga tinggi, angka kemiskinan juga tinggi, jadi pengaruhnya di mana itu,” ujar Faizal kepada media di Kantor DPRD Kutim, belum lama ini.

Anggota Komisi B DPRD Kutim itu menekankan investasi seharusnya bisa mendorong perubahan positif di berbagai sektor, terutama dalam mengatasi masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Namun, yang terjadi saat ini, investasi yang masuk belum memanfaatkan tenaga kerja lokal dengan optimal.

“Berarti kan investasi yang masuk tidak memanfaatkan tenaga lokal. Harusnya investasi yang masuk itu bisa mengurangi pengangguran, bisa mengurangi kemiskinan, itu kan harapan kita, tapi untuk lebih jelasnya ada di PTSP,” lanjutnya.

Politisi Partai PDI-Perjuangan itu menambahkan bahwa idealnya, investasi yang berhasil ditarik harus berimbang dengan pemanfaatan tenaga kerja lokal, agar memberdayakan sumber daya manusia yang ada di Kutim.

“Jadi artinya sumber daya lokal kita gak terserap. Misalnya nih investasinya besar tapi tenaganya semua didatangkan dari China, kan angka pengangguran kita tetap tinggi,” ungkap Faizal.

Dirinya juga mengingatkan bahwa aturan terkait ketenagakerjaan sudah diatur dalam peraturan daerah, dan DPRD bertugas untuk mengawasi pelaksanaannya.

“Kita malah sudah keluarkan perda kan dan raperda itu harusnya bisa dijalankan sama instansi yang berkepentingan dan kalau misalkan tidak dijalankan yah harus ditanyakan tuh,” tutupnya.(Adv).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *