Instankaltim.com – Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar workshop bertajuk Ngapeh Hambat Komitmen Pimpinan terhadap Implementasi ASN Berakhlak serta Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Ing Martadipura, Bappeda Kukar, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah serta Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat pada Senin, (17/02/2025).
Workshop ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pimpinan dalam menerapkan nilai-nilai ASN Berakhlak di lingkungan birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam sambutannya, Bupati Kukar Edi Damansyah menekankan pentingnya peningkatan kualitas birokrasi melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN agar lebih profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
“ASN harus mampu menghadapi tantangan zaman dengan terus mengembangkan diri serta bekerja secara akuntabel dan kolaboratif,” ujar Bupati Edi Damansyah.
Bupati Edi menjelaskan dalam pelaksanaannya, ASN Berakhlak mengacu pada tujuh nilai utama yang menjadi pedoman dalam bekerja, yaitu berorientasi pada pelayanan prima, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, terus meningkatkan kompetensi diri, membangun lingkungan kerja yang harmonis, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, siap beradaptasi dengan perubahan, serta menjalin kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak.
“Penerapan nilai-nilai ini didukung oleh sejumlah regulasi, di antaranya Surat Edaran Menpan RB Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Gerakan Mengaji,” jelasnya.
Meskipun konsep ASN Berakhlak telah diterapkan, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya adaptasi terhadap teknologi baru, minimnya inovasi dalam pelaksanaan tugas, serta pola pikir yang menganggap kinerja tinggi maupun rendah tidak memiliki perbedaan signifikan dalam penghargaan atau sanksi.
“Pembagian pekerjaan yang belum merata dan sistem kinerja individu yang belum terintegrasi dengan baik juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan efektivitas birokrasi di Kukar,” pungkasnya.(Adv/Sephia).
