Instankaltim.com – Kukar – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, meskipun sebagian besar anggaran tahun 2025 difokuskan pada pembiayaan kebutuhan rutin seperti gaji pegawai dan operasional sekolah.
Dari total anggaran yang ada, lebih dari 80 persen dialokasikan untuk membayar gaji guru, tenaga kependidikan, serta operasional dasar. Hanya sekitar kurang lebih 20 persen yang tersisa untuk mendukung berbagai program peningkatan mutu pendidikan.
Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, mengakui tantangan tersebut, namun tetap optimis kualitas pendidikan di kukar dapat terus tumbuh.
“Kalau dilihat dari totalnya, memang besar, tapi yang bisa kami gunakan untuk kegiatan pengembangan hanya sebagian kecil. Maka efisiensi menjadi kunci,” ujar Thauhid Afrilian Noor, belum lama ini.
Thauhid menjelaskan dalam menyiasati keterbatasan, pihaknya memfokuskan anggaran pada program prioritas seperti: pelatihan guru dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pembangunan dan renovasi sekolah di wilayah tertinggal, pengadaan alat peraga pendidikan dan media pembelajaran dan dukungan terhadap digitalisasi sekolah.
Selain itu, lanjut Thauhid, penghematan dilakukan di berbagai lini kegiatan administrasi yang bisa mengefisiensikan mencapai Rp 30-40 miliar.
“Kegiatan perjalanan dinas, rapat, hingga pos-pos yang kurang mendesak kami sisir kembali. Dana ini kami alihkan untuk kegiatan yang langsung menyentuh siswa dan guru,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan di tahun 2025 ini, juga menjadi tahun yang berat bagi Disdikbud Kukar. Karena adanya penambahan anggaran untuk membayar lebih dari 1.000 tenaga PPPK yang baru direkrut. Kebutuhan ini, meski vital, semakin menyempitkan ruang fiskal untuk program nonrutin.
“Kita butuh banyak guru, dan PPPK jadi solusi. Tapi tentu ada konsekuensi anggaran yang besar juga,” ungkapnya.
Meski demikian, Disdikbud Kukar tidak ingin sekadar mempertahankan kondisi. Fokus diarahkan agar kualitas pembelajaran meningkat melalui pendekatan berbasis kebutuhan lapangan. Ia berharap masyarakat tidak hanya melihat besar kecilnya anggaran, tetapi lebih pada efektivitas penggunaannya.
“Ujungnya bukan angka, tapi bagaimana anggaran ini menyentuh siswa, guru dan fasilitas belajar. Itu yang kami jaga,” pungkasnya. (Adv/*).
