Instankaltim.com – Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketujuh kalinya secara berturut-turut. Penghargaan ini diterima dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur, yang digelar di Auditorium Nusantara, Kantor BPK RI Kaltim, Samarinda, Jumat (23/05/2025).
Keberhasilan Pemkab Kukar dalam meraih penghargaan WTP yang ketujuh ini, mendorong langkah baru dalam memperkuat tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Bupati Kukar Edi Damansyah menerima langsung LHP tersebut dari Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto. Turut hadir Sekda Kukar Sunggono, Kepala BPKAD Sukoco, Kepala Inspektorat Heriansyah, serta jajaran kepala OPD.
“Pencapaian ini adalah hasil sinergi seluruh unsur Pemkab Kukar. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita terus memperbaiki pengelolaan keuangan, agar lebih transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Edi Damansyah.
Bupati Edi menegaskan komitmen Pemkab Kukar untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Beberapa catatan dalam LHP antara lain berkaitan dengan pengelolaan hibah, volume pekerjaan, hingga kelebihan pembayaran.
“WTP bukan akhir perjalanan, melainkan awal langkah perbaikan yang berkelanjutan. Kami ingin seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara terbuka dan terukur serta masyarakat berhak tahu ke mana anggaran daerah dialokasikan,” tegasnya.
Selain penguatan pengawasan internal, Edi juga mendorong peningkatan kapasitas SDM di bidang keuangan dan berkomitmen meningkatkan transparansi kepada publik, termasuk dengan membuka akses informasi keuangan melalui berbagai platform digital.
“Peningkatan kompetensi aparatur menjadi kunci, agar pengelolaan keuangan daerah semakin modern dan akuntabel. Transparansi adalah bagian penting dari akuntabilitas. Kami ingin masyarakat bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan,” jelasnya.
Dengan capaian WTP ketujuh ini, Pemkab Kukar menargetkan lahirnya tata kelola keuangan yang lebih responsif, efisien, dan mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya soal administrasi, melainkan soal keberpihakan kepada rakyat. Ini yang terus kami perjuangkan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, dalam sambutannya mengapresiasi konsistensi Pemkab Kukar dalam mempertahankan kualitas pelaporan keuangan.
“Namun perlu diingat, tantangan pengelolaan keuangan semakin kompleks. Kelemahan yang masih ditemukan harus segera dibenahi agar pengelolaan APBD makin optimal,” pesannya.(Adv/*).
