Instankaltim.com – Kutim – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kari Palimbong, menyoroti minimnya ruang komunikasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kutim dalam hal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Ia menilai, terbatasnya ruang diskusi antara DPRD dan TAPD menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat proses pembahasan dan penyusunan anggaran.
“Yang bisa menjembatani kami kan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, tapi nyatanya sampai hari ini tidak ada kejelasan terkait APBD Tahun 2025 ini,” ujar Kari Palimbong, saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, didampingi Ketua Fraksi Golkar, Asti Mazar dan Anggota Fraksi Golkar, Bambang Bagus Wondo Saputro, Rabu (16/07/2025).
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kutim itu menjelaskan hingga kini Pemerintah Daerah belum menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke DPRD Kutim, padahal sesuai tahapannya penyerahannya telah melewati waktu satu hari.
“Memang ada pergeseran anggaran dari APBD murni ke APBD perubahan dan prognosis realisasi anggaran memang sudah diberikan kepada kami, tapi itupun baru kemarin disampaikan kepada kami,” jelasnya.
Politisi dari partai berlambang pohon beringin itu juga mengungkapkan dari prognosis realisasi anggaran APBD murni 2025 yang disampaikan pemerintah, persentasenya baru mencapai 30 persen dan realisasi tersebut tidak pernah dibahas bersama DPRD Kutim.
“Belum ada laporan realisasi anggaran dari kami, untuk program-program yang sudah di eksekusi. Sebenarnya sudah ada proyek-proyek yang sudah berjalan ini, cuman tanpa sepengetahuan DPRD,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menyoroti penyelenggaraan Gebyar Koperasi dan UMKM Expo Kutim 2025 yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UKM Kutim di Bukit Pelangi beberapa waktu lalu. Menurutnya, kegiatan tersebut menelan anggaran besar, namun hingga kini sumber pendanaannya belum diketahui secara pasti.
“Saya tidak tahu sumber pendanaannya dari mana, apakah itu dari APBD Kutim, APBD provinsi, atau bantuan dari pihak lain. Karena katanya APBD murni belum bisa berjalan, tapi kok ada kegiatan yang sudah jalan,” ujarnya.
Asti menegaskan bahwa hal tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pimpinan DPRD Kutim, mengingat pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran.
“Saya harap proses anggaran kedepannya dapat berjalan sesuai aturan dan transparan,” pungkasnya.(Her).
