Pemangkasan Anggaran Tekan Operasional, Disbun Kutim Tetap Maksimalkan Kinerja

Foto : Kepala Bidang Umum Dinas Perkebunan Kutim, Harli.

Instankaltim.com – Kutim – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun ini membawa konsekuensi besar bagi operasional di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur (Disbun Kutim).

Kepala Bidang Umum Dinas Perkebunan Kutim, Harli, mengatakan sejumlah kegiatan dan kebutuhan operasional terkena imbas langsung dari pemangkasan tersebut, terutama pos anggaran yang berkaitan dengan sarana penunjang dan aktivitas rutin dinas.

“Banyak pengeluaran operasional yang kini harus disesuaikan dengan alokasi terbatas,” ujar Harli, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/11/2025).

Harli mengungkapkan, beberapa pos yang sebelumnya mendukung kelancaran kegiatan lapangan maupun administrasi bahkan dinolkan. Kondisi ini membuat sejumlah program harus ditinjau ulang, agar tetap dapat berjalan meskipun dengan sumber daya yang lebih kecil.

“Memang ada kendala, tetapi tetap kami upayakan semaksimal mungkin dengan anggaran yang tersedia,” ungkapnya.

Ia menegaskan, efisiensi bukan berarti menghentikan aktivitas, tetapi menuntut kreativitas dalam mengatur kebutuhan prioritas agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Setiap bidang di dinas ini kita minta untuk bekerja lebih selektif, memastikan hanya kegiatan yang benar-benar mendesak yang dilaksanakan,” tegasnya.

Selain itu, kata Harli, salah satu dampak paling terasa adalah pada kegiatan operasional lapangan seperti monitoring perkebunan, pembinaan petani, serta pendampingan teknis yang biasanya berjalan secara berkala.

“Dengan keterbatasan anggaran, kegiatan harus kita kurangi untuk meminimalkan biaya. Pengadaan sarana prasarana juga tertunda dan beberapa fasilitas kantor yang membutuhkan pembaruan tidak dapat diremajakan tahun ini, karena anggaran untuk kebutuhan tersebut terpangkas cukup besar,” terangnya.

Meski begitu, peralatan dengan spesifikasi lama yang tidak lagi mendukung penggunaan aplikasi terbaru tetap harus dipakai karena tidak adanya anggaran penggantian. Hal ini turut menjadi tantangan bagi pegawai dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan sistem kerja yang semakin mengandalkan teknologi digital.

“Kita berharap saja ini hanya sementara ya, semoga kebutuhan operasional seharusnya tetap mendapat perhatian pada penyusunan anggaran tahun-tahun berikutnya,” tutupnya. (Adv).

Penulis : Dirhan

Exit mobile version