Aldryansyah Geram, Jadwal BANMUS Diubah Berkali-kali Akibat Dokumen Pemerintah Terlambat

Foto : Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Nasdem, Aldryansyah.

Instankaltim.com – Kutim – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi Nasdem, Aldryansyah, menyoroti seriusnya masalah keterlambatan administrasi pemerintah daerah yang dinilai semakin berulang dan berdampak pada terhambatnya pembangunan di berbagai sektor.

Ia menyampaikan bahwa dirinya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait lambatnya proses administrasi yang menyebabkan sejumlah agenda pembahasan dan pembangunan tidak berjalan sesuai rencana. Ia menyebut, persoalan keterlambatan ini sebenarnya sudah lama terjadi dan telah disampaikan sejak pembahasan RPJMD.

“Banyak sekali keluhan dari masyarakat. Ini bukan isu baru. Pada saat RPJMD pun kami sudah mengangkat persoalan ini. Jadwal BANMUS bahkan harus diubah berkali-kali, dan pembahasan hari ini pun tidak sesuai jadwal yang seharusnya,” ujar Aldryansyah, di Kantor DPRD Kutim, Selasa (25/11/2025).

Ia menjelaskan, kesalahan administrasi yang berulang bukan lagi sekadar kekhilafan. Jika terjadi terus-menerus, menurutnya, bisa mengarah pada indikasi kesengajaan. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah lebih disiplin dan tidak terus-menerus terlambat dalam menyampaikan dokumen yang dibutuhkan.

“Kalau kesalahan sekali dua kali mungkin wajar, tapi kalau berkali-kali, itu bisa jadi kesengajaan. Kami sudah sering bersurat ke pemerintah. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif,” tegasnya.

Aldryansyah juga memperingatkan adanya risiko terjadinya utang pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya, mengingat banyak anggaran saat ini yang belum terealisasi akibat lambatnya administrasi. Kondisi itu, katanya, dapat menimbulkan masalah baru di tahun depan.

Di sisi lain, ia mengaku masyarakat pun mulai resah menunggu kepastian realisasi proyek pembangunan, mulai dari perbaikan jalan, semenisasi, hingga renovasi fasilitas publik seperti masjid. Banyak warga telah mengetahui adanya rencana pembangunan di wilayah mereka, namun khawatir proyek tersebut justru batal karena keterlambatan proses administrasi.

“Masyarakat dan kontraktor sama-sama menunggu. Jangan sampai yang sudah dijanjikan justru tidak terealisasi. Ini bisa membuat keadaan kacau,” pungkasnya.

Exit mobile version