Instankaltim.com – Kutim – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa sebagai langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan dan akuntabel.
Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni mengatakan sejumlah desa sudah mulai mengadopsi berbagai layanan berbasis digital, mulai dari sistem administrasi, pengelolaan data kependudukan, hingga layanan permohonan surat menyurat.
Menurutnya, penerapan teknologi ini penting untuk meningkatkan kecepatan layanan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.
“Implementasi transformasi digital ini belum berjalan maksimal, karena masih berhadapan dengan berbagai kendala teknis dan kesiapan data,” ujar Basuni, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Meski begitu, Basuni mengungkapkan beberapa desa telah mencoba melakukan inovasi pelayanan berbasis digital pada tahun sebelumnya. Hal tersebut dinilai positif karena dapat mempercepat proses pelayanan, mengurangi tumpukan berkas manual, serta meningkatkan transparansi birokrasi desa.
“Upaya ini masih memerlukan perbaikan signifikan, agar bisa berjalan sesuai harapan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses internet, terutama di desa-desa terpencil,” ungkapnya.
Menurut Basuni, jaringan internet yang tidak stabil membuat sistem digital sering kali tidak dapat digunakan secara optimal. Permasalahan inilah yang masih menjadi kendala di lapangan.
“Sinyal lemah menjadi persoalan utama. Ketika aplikasi ingin digunakan untuk pelayanan, prosesnya menjadi lambat bahkan gagal,” tutupnya.
Selain itu, ia mengaku desa hingga RT tidak memiliki akses langsung ke database kependudukan milik Dukcapil, kecuali melalui skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sifatnya terbatas.
“Banyak penduduk sebenarnya tinggal dan bekerja di desa, tetapi KTP-nya masih dari daerah asal seperti Jawa atau NTT. Ini membuat data pelayanan dan perencanaan jadi tidak akurat,” jelasnya.(Adv).
Penulis: Dirhan
