Instankaltim.com – Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Sudirman Latif, mengatakan penanggulangan kemiskinan bisa teratasi dengan adanya sinkronisasi dan kolaborasi sistem pendataan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, adanya perbedaan data kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial, akan berpengaruh besar terhadap keakuratan pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
“Inilah perlunya kolaborasi sistem pendataan. Saya arahkan supaya data dari setiap OPD disatukan, agar intervensi pemerintah ke program-program pro-rakyat benar-benar tepat sasaran,” ujar Sudirman Latif, saat ditemui, usai membuka Workshop Penguatan Kapasitas Operator Desa dalam Pemutakhiran Data DTSEN di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (01/12/2025)
Sudirman mengungkapkan setiap warga yang berpotensi masuk kategori miskin, termasuk miskin ekstrem, harus terdata secara rinci, mulai dari kondisi sanitasi, akses air bersih, hingga kelayakan tempat tinggal.
“Data yang lengkap akan memudahkan pemerintah menentukan program intervensi yang paling tepat, seperti perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan jaminan sosial, hingga peningkatan akses layanan dasar,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam memperkuat validitas data tersebut. Operator desa sebagai ujung tombak pendataan lapangan harus mampu memastikan setiap informasi yang masuk benar-benar sesuai fakta dan kondisi masyarakat.
“Jangan sampai ada lagi dualisme data atau data yang tidak sinkron antara di desa dan di kabupaten. Kita ingin semua data itu by name by address, jelas rumahnya di mana, kondisinya seperti apa, dan kebutuhannya apa,” tutupnya.(Adv).
