Instankaltim.com – Kutim – Jajaran pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan sikap keras menolak narasi pemberitaan Majalah Tempo yang menjuluki partai tersebut sebagai “PT Nasdem Indonesia Raya Tbk”. DPD Nasdem menilai diksi tersebut telah mencederai harkat dan martabat partai dengan menyamakan institusi politik nasional sebagai sebuah perusahaan atau korporasi.
Dalam konferensi pers yang digelar di sekretariat partai Nasdem, Ketua DPD Nasdem Kutim, H. Arfan, didampingi anggota DPRD Kutim, Yulianus Palangiran, Aldryansyah, serta pengurus partai Nasdem lainnya, menegaskan narasi tersebut bukan sekadar kritik pers, melainkan bentuk penyimpangan informasi yang melukai naluri para kader. Rabu (15/04/2026)
Ketua DPD Nasdem Kutim, H.Arfan, menyatakan reaksi keras yang muncul dari para kader, mulai dari pusat hingga ke daerah seperti di Kutim, adalah hal yang wajar. Menurutnya, partai politik adalah institusi demokrasi yang sakral, bukan sebuah entitas bisnis yang mencari keuntungan semata.
“Kami menyikapi pemberitaan tersebut karena menyangkut harkat dan martabat partai. Hari ini, seluruh kader di Kutim menyatakan sikap tegas. Menuliskan narasi ‘PT Nasdem Tbk’ itu bukan lagi sekadar berita, tapi narasi yang membuat gaduh dan memancing ketersinggungan kolektif,” tegasnya.
Meskipun tersiar kabar bahwa pihak media yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf. Namun, H. Arfan menilai hal tersebut tidak serta-merta menghapus dampak psikologis dan stigma negatif di masyarakat.
“Permintaan maaf memang ada, tapi keberatan kami tetap berjalan. Kami ingin publik tahu bahwa Nasdem bukan perusahaan,” imbuhnya.
Selain itu, Pihak Nasdem juga menekankan pentingnya etika dalam berpolitik dan berkomunikasi di ruang publik. Baginya, kebebasan pers adalah pilar demokrasi, namun harus tetap berpijak pada fakta dan rasa hormat terhadap institusi lain.
“Kritik boleh, tapi etika wajib. Jangan pecah belah bangsa dengan informasi dan narasi yang menyesatkan. Kami tidak ingin pemberitaan seperti ini mencederai kebersamaan yang sudah dibangun selama ini,” lanjutnya.
Senada dengan itu, anggota DPRD Kutim, Yulianus Palangiran menyatakan dukungan penuh terhadap langkah ketua DPD. Perwakilan fraksi menekankan bahwa Partai Nasdem adalah organisasi nasional yang terbuka, bukan organisasi keluarga atau korporasi yang dikelola secara tertutup. Semangat “Gerakan Perubahan” yang selama ini menjadi napas partai diklaim tetap murni sebagai gerakan partisipatif dari rakyat.
Meski merasa kecewa dan geram, DPD Nasdem Kutai Timur mengimbau kepada seluruh simpatisan dan kadernya untuk tetap menjaga kondusivitas daerah. Mereka memastikan tidak akan melakukan aksi massa yang dapat mengganggu ketertiban umum.
“Kami tetap menjaga diri. Kami tidak akan melakukan aksi di jalanan, cukup dengan pernyataan sikap resmi agar media menyampaikan informasi ini dengan baik kepada masyarakat. Kami ingin berpolitik dengan cara yang elegan tanpa menciptakan kegaduhan di Kutim,” tambahnya.
Meski begitu, lanjut H. Arfan, menyampaikan meskipun Nasdem saat ini berada pada posisi yang “tahu diri” dalam peta koalisi pemerintahan baru, komitmen untuk membangun Indonesia dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap menjadi prioritas utama demi kepentingan bangsa.
“Hanya saja memang ada beberapa tawaran yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait dengan Partai Parlemen atau menteri. Hanya saja memang Partai NasDem memahami dan tahu diri sehingga tetap konsisten untuk membangun dan membantu pemerintah. Jadi bukan di modifikan bahwa tidak bersama-sama dengan pemerintah,” pungkasnya.
Penulis: Dirhan
