Samarinda – Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran baru, DPRD Kota Samarinda kembali mengingatkan masyarakat agar lebih memahami mekanisme penerimaan siswa dan tidak memaksakan anak masuk ke sekolah negeri tertentu di luar ketentuan yang berlaku.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai persoalan penerimaan murid baru setiap tahun hampir selalu berulang. Salah satu penyebab utamanya adalah masih tingginya keinginan sebagian orang tua agar anak mereka diterima di sekolah yang dianggap favorit, meskipun tidak memenuhi syarat sesuai jalur penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah kota sebenarnya telah menyiapkan petunjuk teknis serta mekanisme penerimaan siswa secara jelas. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan tersebut secara menyeluruh.
“Nanti pasti banyak yang datang ke DPRD atau ke rumah minta bantuan supaya anaknya bisa masuk sekolah negeri,” ungkap Puji.
Ia mengatakan kondisi tersebut membuat DPRD setiap tahun menerima banyak keluhan maupun permintaan bantuan dari masyarakat terkait penerimaan siswa baru. Tidak sedikit orang tua yang berharap adanya jalan khusus agar anak mereka tetap diterima di sekolah negeri tertentu.
Puji menilai persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi keinginan masyarakat semata, tetapi juga berkaitan dengan belum meratanya kualitas dan distribusi sekolah di Kota Samarinda. Menurutnya, masih ada beberapa wilayah yang mengalami keterbatasan akses terhadap sekolah negeri, baik untuk jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.
“Sekarang pemerataan sekolah itu belum merata di Samarinda. Ada wilayah yang tidak ada sekolah SD maupun SMP, itu jadi persoalan bersama,” jelasnya. (27/5/26).
Di sisi lain, pemerintah daerah juga disebut tidak dapat sembarangan membangun sekolah baru karena harus mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta agar tetap memiliki jumlah peserta didik yang cukup.
Politisi Partai Demokrat tersebut juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait jadwal, jalur penerimaan, hingga mekanisme SPMB. Karena itu, ia meminta pemerintah memperluas sosialisasi hingga tingkat RT dengan memanfaatkan berbagai media informasi.
“Masyarakat harus benar-benar tahu mekanismenya. Jangan sampai setelah tidak diterima baru kebingungan,” katanya.
Puji mengungkapkan dalam beberapa kasus, tekanan dari orang tua untuk masuk sekolah tertentu bahkan berdampak pada psikologis anak. Ia menyebut ada anak yang akhirnya enggan melanjutkan sekolah karena tidak diterima di sekolah negeri yang diinginkan keluarganya.
“Kadang anaknya jadi mogok sekolah karena tidak masuk sekolah yang diinginkan. Akhirnya dipaksakan juga lewat jalur belakang, nah itu yang jadi pertanyaan,” bebernya.
Karena itu, DPRD Samarinda meminta masyarakat lebih bijak menyikapi proses penerimaan siswa baru dan tidak mencari jalur belakang demi memaksakan anak masuk ke sekolah tertentu. Menurut Puji, yang terpenting adalah memastikan anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan nyaman, bukan semata soal sekolah favorit. (Adv)
