Instankaltim.com – Kutim – Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu fokus pembenahan yang dilakukan Polres Kutai Timur (Kutim). Jajaran kepolisian harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
Komitmen tersebut disampaikan Kapolres Kutim AKBP Aryansyah saat menggelar kegiatan ngopi bareng bersama sejumlah jurnalis di Sangatta, di Cafe WL Polres Kutim, Senin (09/11/2026).
Dalam suasana santai tersebut, AKBP Aryansyah turut memaparkan sejumlah upaya pembenahan internal guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Salah satu perhatian utama adalah optimalisasi layanan Call Center 110 sebagai saluran pengaduan dan penyampaian informasi bagi masyarakat.
“Layanan Call Center 110 dipastikan dapat diakses selama 24 jam untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kehadiran maupun bantuan kepolisian,” ujar AKBP Aryansyah.
AKBP Aryansyah menegaskan telah melakukan beberapa kali pengujian untuk memastikan kesiapan layanan tersebut. Hasilnya, setiap panggilan yang masuk mendapatkan respons dengan cepat.
“Apabila masyarakat menghubungi 110, saya jamin telepon akan langsung diangkat. Kami sudah beberapa kali melakukan pengujian dan responsnya selalu cepat,” tegas AKBP Aryansyah.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa kondisi geografis dan luasnya wilayah Kuti. menjadi tantangan tersendiri bagi personel dalam menjangkau lokasi kejadian.
Ia mencontohkan laporan masyarakat dari wilayah Bengalon maupun kawasan Kenyamukan, Sangatta. Dalam kondisi tertentu, petugas membutuhkan waktu sekitar lima hingga 15 menit untuk tiba di tempat kejadian perkara (TKP).
“Durasi perlu dipahami dengan mempertimbangkan jarak tempuh serta cakupan wilayah tugas kepolisian yang cukup luas. Kecepatan respons tidak hanya diukur dari penerimaan laporan, tetapi juga kemampuan personel menjangkau lokasi kejadian,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan selain memperkuat layanan pengaduan, pembenahan internal juga diarahkan pada peningkatan kedisiplinan dan profesionalitas anggota, termasuk memastikan tidak ada ruang bagi praktik pungli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap sejumlah langkah ini masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan kepolisian, sekaligus memiliki kepercayaan lebih besar untuk melaporkan setiap peristiwa maupun gangguan Kamtibmas,” pungkasnya.
