Instankaltim.com – Bontang – Kondisi infrastruktur di Jalan Nusantara RT 01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, menjadi perhatian DPRD Bontang. Persoalan status lahan yang belum menjadi aset pemerintah daerah dinilai tidak boleh menghambat upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses jalan dan drainase.
Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, mendorong seluruh pihak terkait mencari solusi agar pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut bisa segera direalisasikan.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas kondisi Jalan Nusantara, Senin (9/11/2026). Menurutnya, masyarakat selama ini harus menghadapi berbagai kesulitan akibat belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
Ia menilai, persoalan tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar agar aktivitas dan kenyamanan warga tidak terus terganggu.
“Intinya kita berupaya agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari melalui tersedianya fasilitas. Karena itu, saya mendorong agar semua pihak mencari jalan supaya pembangunan jalan dan drainase bisa dilakukan,” ujarnya.
Saeful menjelaskan, berdasarkan pemaparan dalam RDP, lahan tersebut belum tercatat sebagai milik Pemerintah Kota Bontang. Status pengelolaannya berada di bawah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dengan operasional yang diserahkan kepada Pertamina dan PT Badak.
Kondisi itu membuat pembangunan melalui APBD belum memungkinkan untuk dilakukan saat ini. Namun, ia meminta agar persoalan kepemilikan lahan tidak menjadi alasan untuk menunda penanganan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dijajaki adalah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan terkait.
“Kalau memang lahan itu milik LMAN, PT Badak atau Pertamina, bisa diusulkan pembangunannya melalui TJSL atau CSR. Nanti kalau suatu saat lahan tersebut menjadi milik Pemkot, pembiayaannya bisa dilanjutkan melalui APBD,” jelasnya.
Selain kebutuhan infrastruktur warga, Saeful juga menyoroti informasi mengenai keberadaan objek vital negara di kawasan tersebut. Menurutnya, aspek keamanan objek vital tetap harus diperhatikan, tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan dan akses yang layak.
Lebih jauh, ia berharap PT Badak dapat mengambil peran strategis dalam mempertemukan kepentingan tersebut, sehingga kebutuhan pembangunan infrastruktur dan upaya pengamanan objek vital negara dapat berjalan beriringan.
“Saya kira PT Badak bisa mengambil peran yang strategis dan signifikan. Kita harus mencari titik temu, bagaimana objek vital negara tetap aman, tetapi masyarakat juga mendapatkan kenyamanan melalui tersedianya infrastruktur jalan, drainase dan fasilitas lainnya,” pungkasnya.
