Instankaltim.com – Bontang – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang segera menyelesaikan persoalan lahan di Jalan Gotong Royong. Dia menegaskan, apabila lahan tersebut terbukti merupakan hak masyarakat, pemerintah harus segera melakukan pembayaran agar warga tidak dirugikan.
Katanya, persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Sebab, penutupan akses jalan selama dua hingga tiga hari saja berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan tersebut.
Menurutnya, kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian persoalan tersebut. Jangan sampai polemik kepemilikan lahan justru berdampak pada aktivitas warga.
“Apabila itu benar haknya masyarakat, segera dibayarkan. Karena tidak boleh masyarakat di Jalan Gotong Royong dirugikan. Ada beberapa keluarga di sana,” ujarnya, Sabtu (7/11/2026).
Sebagai tindak lanjut, Sahib mengaku telah berkomunikasi dengan pihak yang mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya. Dia meminta pihak bersangkutan menyampaikan surat resmi kepada DPRD Bontang sebagai dasar untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Sahib menegaskan, RDP perlu segera dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, guna mencari kejelasan status lahan sekaligus menentukan langkah penyelesaian.
“Harapannya, persoalan kepemilikan lahan dapat diperjelas dan pemerintah segera mengambil langkah konkret,” pungkasnya.
