DPRD Bontang Minta Perusahaan Soda Ash Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

Foto : Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib

Instankaltim.com – Bontang – Kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan pabrik Soda Ash menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib. Ia meminta perusahaan memastikan posisi pekerjaan yang tersedia tidak justru didominasi tenaga kerja asing (TKA), terutama untuk bidang yang sebenarnya mampu dikerjakan pekerja lokal.

Sahib menilai, kebutuhan tenaga kerja dalam proyek berskala besar tersebut harus diikuti dengan keterbukaan perusahaan mengenai pembagian posisi dan kualifikasi pekerja. Apalagi, pembangunan pabrik Soda Ash melibatkan kontraktor utama hingga sejumlah subkontraktor.

Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatiannya adalah welder atau juru las. Menurutnya, apabila tenaga kerja Indonesia memiliki kemampuan dan sertifikasi sesuai kebutuhan, perusahaan semestinya memberikan kesempatan kepada mereka.

“Jangan sampai pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan tenaga kerja kita justru diberikan kepada tenaga kerja asing. Kita punya tenaga kerja lokal yang juga memiliki kemampuan dan perlu diberi ruang untuk bekerja,” tegasnya.

Selain persoalan penempatan pekerja, Sahib juga meminta kejelasan pola hubungan kerja antara kontraktor utama, subkontraktor, dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Hal ini dinilai penting agar pemerintah dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab terhadap perekrutan maupun penempatan tenaga kerja di lapangan.

Dalam pembahasan tersebut, turut muncul perbedaan data jumlah TKA yang dilaporkan pihak TCC dan Disnaker Bontang. TCC menyebut terdapat 318 tenaga kerja, sedangkan data Disnaker mencatat 322 orang.

Sahib meminta perbedaan tersebut ditelusuri melalui pemeriksaan identitas, latar belakang, hingga bidang pekerjaan masing-masing tenaga kerja. Menurutnya, pendataan harus dilakukan secara menyeluruh agar pengawasan tidak hanya berpatokan pada angka.

Sementara itu, Kepala Disnaker Bontang, Asdar Ibrahim, menjelaskan bahwa kewenangan instansinya lebih berfokus pada fasilitasi penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial. Adapun pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Disnaker juga menerapkan fasilitasi rekrutmen melalui aplikasi Teman Naker. Perusahaan menyampaikan kebutuhan tenaga kerja untuk kemudian dipublikasikan sebagai lowongan. Data pencari kerja yang masuk selanjutnya diserahkan kepada perusahaan untuk menjalani proses seleksi.

Sahib berharap mekanisme tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan sehingga masyarakat Bontang memiliki akses lebih luas terhadap peluang kerja yang tersedia dalam proyek Soda Ash.

Ia menegaskan, investasi dan pembangunan industri harus berjalan beriringan dengan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

Exit mobile version