Instankaltim.com – Bontang – Penyelesaian sengketa kepemilikan lahan di akses masuk Jalan Gotong Royong, Kelurahan Belimbing, Bontang Barat, diminta tidak merugikan masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang diharapkan mengedepankan pemeriksaan bukti kepemilikan dan dialog bersama sebelum menentukan langkah penyelesaian.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menegaskan persoalan tersebut harus diselesaikan berdasarkan data dan fakta dari masing-masing pihak. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan ruang kepada masyarakat untuk menunjukkan dokumen maupun bukti lain yang mendukung klaim kepemilikan tanah.
Hal itu menyusul masuknya permohonan rapat dengar pendapat (RDP) dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan melalui kuasa hukum. DPRD saat ini masih mengatur jadwal pembahasan yang ditargetkan berlangsung November 2026.
Dalam RDP tersebut, Sahib meminta pihak pengklaim menyiapkan seluruh dokumen pendukung serta menghadirkan saksi agar persoalan kepemilikan lahan dapat dibahas secara terbuka.
“Sudah masuk dan kami masih mengatur jadwal, insyaallah pada bulan November ini,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai, penyelesaian persoalan lahan tidak seharusnya langsung diarahkan ke pengadilan. Sebelum menempuh jalur hukum, pemerintah perlu mempertemukan pihak terkait dan memeriksa bukti yang dimiliki masing-masing pihak.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar masyarakat tidak merasa dirugikan ketika menghadapi persoalan dengan pemerintah, terlebih jika memang memiliki dasar kepemilikan yang sah.
“Jangan juga kalau ada apa-apa masyarakat langsung diajak ke pengadilan. Akan lebih baik kalau kita duduk bersama, kita harus buka data fakta dulu,” tegasnya.
Sahib juga menekankan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan lahan tersebut benar milik masyarakat, pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikan hak pemilik, termasuk memberikan ganti rugi sesuai ketentuan.
“Kalau memang punya masyarakat, ya kita selesaikanlah. Bayarlah hak masyarakat. Jangan masyarakat selalu dibawa ke ranah hukum. Kasihan masyarakat,” tambahnya.
Diketahui, seng penutup akses Jalan Gotong Royong sebelumnya dibongkar paksa oleh Pemkot Bontang pada Kamis (29/10/2026). Pembongkaran dilakukan setelah akses jalan tersebut sempat ditutup akibat persoalan klaim kepemilikan lahan.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni sebelumnya menyatakan pemerintah siap membayar ganti rugi apabila kepemilikan lahan terbukti sah melalui proses hukum.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang menyarankan pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan, Sitti Rabiah, menempuh jalur pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.
Kepala Dinas PUPRK Bontang Much Cholis Edi Prabowo mengatakan, keputusan pengadilan diperlukan agar status kepemilikan tanah memiliki kekuatan hukum yang dapat menjadi dasar penyelesaian persoalan tersebut.
“Sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai dasar nantinya,” ungkapnya.
