DPRD Tetap Dorong HOP 7 Jadi Ruang Publik, Tunggu Persetujuan Pinjam Pakai

Foto: Pagar lahan hop 7 Bontang yang dipasang spanduk oleh klaim ahli waris

Instankaltim.com – Bontang – Rencana pemanfaatan lahan HOP 7 sebagai ruang terbuka publik di Kota Bontang masih bergantung pada persetujuan pemerintah pusat. DPRD Bontang berharap kawasan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi ruang publik yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah berupaya mengajukan permohonan pinjam pakai lahan tersebut kepada negara.

Menurutnya, Pemkot maupun DPRD tidak berada dalam posisi sebagai pemilik lahan. Berdasarkan kronologi kepemilikan yang diketahui, kawasan HOP 7 merupakan aset negara yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Karena itu, pemanfaatannya harus melalui mekanisme dan persetujuan dari pihak yang berwenang. Pemkot hanya mengajukan permohonan agar kawasan tersebut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Saat ini pemerintah bukan pemilik. Kami pada saat itu meminta untuk pinjam pakai. Kalau dalam perjalanan ada komplain atau keberatan, silakan berproses kepada pemiliknya, yakni DJKN,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).

Andi Faizal berharap permohonan tersebut dapat memperoleh persetujuan sehingga rencana pengembangan ruang terbuka publik di kawasan HOP 7 bisa direalisasikan.

Menurutnya, pemanfaatan lahan tersebut berpotensi menambah ruang publik yang dapat dinikmati masyarakat Bontang. Terlebih, keberadaan ruang terbuka menjadi salah satu kebutuhan dalam mendukung aktivitas sosial masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan rencana tersebut tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemerintah tidak bisa serta-merta melakukan pembangunan sebelum ada kejelasan persetujuan pemanfaatan aset dari negara.

Di sisi lain, munculnya sejumlah klaim kepemilikan dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris tidak serta-merta menjadi kewenangan Pemkot maupun DPRD untuk menyelesaikannya.

Legislator Golkar ini mempersilakan pihak yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut untuk menempuh jalur hukum dengan membawa bukti dan dokumen kepemilikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau memang merasa itu haknya, silakan menggugat di pengadilan. Tetapi Pemkot ataupun DPRD bukan pada posisi memiliki. Jadi, salah alamat kalau menggugat ke Pemkot, karena kami ini hanya mengajukan pinjam pakai kepada negara,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila permohonan pinjam pakai tersebut disetujui, Pemkot dapat melanjutkan rencana pemanfaatan kawasan HOP 7 untuk kepentingan publik.

“Kalau memang nantinya disetujui, maka kita akan membangun pemanfaatan ruang publik di ruang terbuka di Kota Bontang,” pungkasnya.

Exit mobile version