Data TKA Proyek Soda Ash Jomplang, DPRD Temukan Selisih 30 Pekerja Asing

Foto : Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Irfan

Instankaltim.com – Bontang – Ketidaksesuaian data tenaga kerja asing (TKA) pada proyek pembangunan pabrik Soda Ash menjadi perhatian DPRD Bontang pasalnya terungkap adanya perbedaan cukup jauh antara jumlah pekerja asing yang dilaporkan perusahaan kepada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dengan kondisi yang disampaikan di lapangan.

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Irfan, mengungkapkan perbedaan tersebut ditemukan pada tenaga kerja asing yang mengisi posisi welder atau juru las. Berdasarkan laporan yang disampaikan, jumlahnya tercatat enam orang. Namun, jumlah pekerja yang berada di lapangan disebut mencapai 36 orang.

Artinya, terdapat selisih sebanyak 30 pekerja yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak perusahaan maupun instansi terkait.

“Kalau dipikir, perselisihannya jauh. Enam yang dilaporkan, ternyata fakta di lapangan tadi berapa, 36 orang. Artinya ada selisih 30. Maka itulah yang nanti kita fasilitasi,” ujarnya, Minggu (15/11/2026).

Menurut Irfan, perbedaan data tersebut perlu segera ditelusuri agar tidak menimbulkan simpang siur informasi, baik di lingkungan perusahaan maupun di kalangan pekerja. DPRD pun meminta pihak TCC dan Disnaker menyampaikan data secara terperinci, termasuk jumlah tenaga kerja berdasarkan bidang dan jenis pekerjaan masing-masing.

Dia menegaskan, kejelasan data menjadi penting untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja asing memang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Terlebih, proyek pembangunan Soda Ash masih berada pada tahap awal konstruksi.

“Jangan sampai setelah masuk ke pekerjaan inti, jumlahnya justru lebih banyak lagi. Sebelum muncul perselisihan, kita antisipasi dan fasilitasi terlebih dahulu,” jelasnya.

Irfan juga mengingatkan agar penggunaan TKA tidak mengesampingkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Menurutnya, pekerjaan seperti welder dan pipe fitter perlu terlebih dahulu melihat ketersediaan tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan proyek.

Dia mengakui perusahaan tetap membutuhkan tenaga asing untuk posisi tertentu, terutama yang berkaitan dengan supervisi dan manajemen. Namun, untuk pekerjaan teknis yang dapat dikerjakan pekerja lokal, perusahaan diharapkan memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat Bontang.

Selain persoalan data, Irfan turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing. Meski kewenangan pengawasan ketenagakerjaan saat ini berada di tingkat provinsi, menurutnya, pemerintah daerah tetap dapat ikut melakukan pemantauan bersama.

“Memang secara aturan pengawasan sekarang ada di provinsi. Tapi apa salahnya kalau kita sama-sama melakukan monitoring?” katanya.

Dia menegaskan, DPRD akan melihat perkembangan pelaksanaan kesepakatan hasil RDP. Apabila perusahaan tidak menjalankan kesepakatan atau kembali muncul pengaduan dari pekerja, DPRD membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti melalui monitoring lapangan.

Irfan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi antara perusahaan, pemerintah dan pekerja. Dengan begitu, pembangunan proyek strategis di Bontang tetap berjalan tanpa mengabaikan hak dan kesempatan kerja masyarakat lokal.

Exit mobile version