Disperkim Dukung Pembangunan RTH di Kawasan Road 9 bagi Masyarakat

Foto : Plt Sekretaris Disperkim Kutim, Asran Lode, saat ditemui di Ruang Kerjanya, Kantor Disperkim Kutim, Rabu (18/11/2026).

Instankaltim.com – Kutim – Keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan fasilitas publik, khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat dukungan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kutim.

Salah satunya rencana pengembangan kawasan hijau dan jogging track yang dibangun oleh pihak PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kawasan Road 9, Desa Singa Gembara, Sangatta Utara, Kutim.

Plt Sekretaris Disperkim Kutim, Asran Lode, menyampaikan, pemerintah daerah pada prinsipnya terbuka terhadap kontribusi perusahaan swasta yang ingin ikut mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Keberadaan Ruang Terbuka Hijau maupun fasilitas jogging track di kawasan Rood 9 akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, terutama dalam menyediakan alternatif ruang aktivitas di luar kawasan permukiman,” ujar Asran Lode, saat ditemui di Ruang Kerjanya, Kantor Disperkim Kutim, Rabu (18/11/2026).

Ia menegaskan, Dinas Perkim tidak membatasi keterlibatan pihak swasta selama pembangunan yang dilakukan bertujuan mendukung kepentingan publik dan tetap memperhatikan ketentuan kewenangan instansi terkait.

“Kami setuju aja sih kalau memang KPC mau membuat juga ruang hijau di kawasan Road 9, ya lebih bagus lagi kan. Intinya kami Perkim tidak membatasi kalau ada pihak swasta yang ingin ikut membangun Kutai Timur, kita tetap dukung untuk fasilitas-fasilitas publik kita,” tegasnya.

Terkait fasilitas RTH di Kawasan Road 9, Asran menjelaskan, penanganan kawasan Road 9 masih menjadi kewenangan Balai Jalan, sehingga pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait.

“Untuk Road 9, kewenangannya masih berada di balai jalan. Jadi, penambahan fasilitas di Road 9 harus mengajukan kerja sama dengan pihak balai untuk melaksanakan kegiatan di kawasan tersebut,” ujar Asran.

Ia menambahkan, apabila nantinya kewenangan kawasan atau jalan tersebut diserahkan kepada pemerintah kabupaten, penanganannya akan menjadi ranah Dinas Pekerjaan Umum (PU), mengingat Road 9 merupakan jalan utama.

“Walaupun itu diserahkan ke kabupaten, itu ranahnya ke Dinas PU. Road 9 kan jalan besar. Termasuk Jalan Soekarno Hatta itu juga termasuk ranahnya PU nanti,” tambahnya.

Ia juga berharap dengan adanya dukungan tersebut, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan diharapkan dapat memperluas penyediaan fasilitas publik di Kutim.

“Kami berharap perencanaan yang melibatkan kebutuhan masyarakat, keberadaan fasilitas publik di Kutim semakin berkembang dan mampu menyediakan ruang aktivitas yang nyaman, aman, serta bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(Adv).

Exit mobile version