Instankaltim.com – Kutim – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, meminta penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara cermat dan proporsional dengan mempertimbangkan beban kerja, tanggung jawab, serta kinerja masing-masing pegawai.
Menurutnya, hal ini penting untuk memperhatikan beban kerja, tanggung jawab, serta tugas tambahan yang diemban masing-masing pegawai, khususnya mereka yang bertugas memberikan pelayanan publik.
“Kesejahteraan ASN tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan, tetapi juga kenyamanan dalam bekerja,” ujar Sekda Rizali Hadi, saat ditemui sejumlah awak media, di Kantor Bupati Kutim, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (17/11/2026)
Rizali Hadi menegaskan petugas pelayanan memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Setiap petugas dituntut tidak hanya memahami tugas dan tanggung jawabnya, tetapi juga mampu mengedepankan sikap ramah, santun, komunikatif, serta responsif terhadap keluhan masyarakat.
“Tuntutan ini juga harus diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Makanya saya minta bagian organisasi, BPKAD, BKPSDM hitung betul itu TPP para ASN kita,” tegasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan terdapat sejumlah tugas tambahan yang dibuktikan melalui surat keputusan (SK), tetapi belum diperhitungkan dalam komponen TPP.
“SK-SK ini kan bisa dihitung sebagai syarat kelangkaan profesi. Ini kita banyak SK-SK tapi enggak dihitung sebagai TPP,” ungkapnya.
Menurut Rizali, perhatian terhadap kesejahteraan pegawai menjadi faktor penting dalam membangun kualitas pelayanan. Sebab, petugas yang bekerja dalam kondisi nyaman diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Jadi kesejahteraan itu kurangnya selain pendapatan juga ada rasa nyaman. Nah, pimpinan ketika ada laporan umpamanya dari masyarakat kenapa pelayanan ini kurang bagus, ditanya dulu jangan langsung dimarahi yang di unit pelayanannya,” pungkasnya.(Adv)
Penulis : Dirhan
