Sekda Rizali Hadi Dorong Integrasi Data Antar-OPD melalui Optimalisasi SPBE di Kutim

Foto : Sekretaris Daerah Kutim, Rizali Had, saat ditemui sejumlah awak media di Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (17/11/2026). (instankaltim).

Instankaltim.com – Kutim – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, mendorong optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengintegrasikan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai data dan aplikasi pendukung. Namun, pemanfaatannya dinilai belum maksimal karena pengelolaan dan keterhubungan data antarperangkat daerah masih perlu ditingkatkan.

“Kita data bukan kita tidak punya. Kita punya data, tetapi yang menangani data ini masih belum bisa kita maksimalkan. Kita banyak aplikasi-aplikasi. Kita sudah berada di era teknologi informasi,” ujar Sekda Rizali Hadi, saat ditemui sejumlah awak media di Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (17/11/2026).

Sekda Rizali menjelaskan, melalui SPBE yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dashboard nantinya akan terkoneksi dengan layanan di Sekretariat Kabupaten. Selanjutnya, pihaknya akan menghubungkan layanan tersebut dengan seluruh OPD sehingga terjadi pemanfaatan data secara terintegrasi atau interoperabilitas data.

“SPBE ini nanti dashboard-nya terhubung dengan layanan yang di sekretariat. Nanti sekretariat berhubungan dengan SKPD-SKPD. Hingga terjadilah pemanfaatan data antara satu SKPD dengan yang lain,” jelasnya.

Ia menambahkan ketersediaan data yang terintegrasi juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, mulai dari dunia usaha, kalangan akademisi hingga masyarakat umum untuk mendukung berbagai aktivitas, kajian, maupun pengambilan keputusan yang membutuhkan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Berbagai masukan, kebutuhan, serta evaluasi dari para pengguna data dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kekurangan, menyempurnakan sistem informasi, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik agar lebih tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Ia menegaskan, ketersediaan data yang akurat menjadi fondasi penting dalam setiap kebijakan pembangunan. Sebab, data yang keliru berpotensi membuat kebijakan tidak tepat sasaran.

“Jika datanya salah, maka kebijakan yang diambil itu bisa salah arah. Kalau sudah salah arah, berarti tidak tepat sasaran,” pungkasnya,(Adv).

Penulis: Dirhan

Exit mobile version