Samarinda — DPRD Kota Samarinda mengingatkan potensi krisis pendidikan akibat kekurangan tenaga pengajar yang terus meningkat. Hingga saat ini, kebutuhan guru di Samarinda disebut belum terpenuhi dan diperkirakan akan semakin parah pada akhir 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan kekurangan guru saat ini telah mencapai lebih dari 500 orang dan berpotensi naik menjadi sekitar 765 guru karena banyak tenaga pendidik memasuki masa pensiun.
“Kita kekurangan lebih dari 500 guru, dan bisa mencapai 765 di akhir tahun,” ujarnya (7/5/26).
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di sekolah karena beban mengajar guru menjadi semakin berat.
DPRD juga menyoroti berbagai persoalan lain di sektor pendidikan, mulai dari belum maksimalnya pelajaran muatan lokal hingga rendahnya kesiapan sekolah menghadapi perkembangan teknologi.
Kurikulum bahasa daerah seperti bahasa Kutai, misalnya, dinilai belum berjalan optimal karena minimnya guru yang memiliki kompetensi mengajar bahasa daerah.
Selain itu, sejumlah sekolah juga belum siap mengajarkan coding dan kecerdasan buatan akibat keterbatasan tenaga pendidik yang menguasai bidang teknologi.
“Beberapa sekolah bahkan harus bekerja sama dengan pihak luar agar siswa tetap mendapatkan pembelajaran teknologi,” jelas Novan.
Di tengah persoalan tersebut, ketimpangan fasilitas sekolah antara kawasan pusat kota dan wilayah pinggiran juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
DPRD menilai pembangunan sarana pendidikan selama ini belum sepenuhnya merata sehingga kualitas layanan pendidikan di setiap wilayah masih berbeda.
Kondisi tersebut semakin menantang setelah diterapkannya program wajib belajar 13 tahun yang mencakup pendidikan anak usia dini, sementara dukungan anggaran dinilai belum mencukupi.
DPRD Samarinda menegaskan perlunya langkah cepat dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan kekurangan guru dan pemerataan pendidikan tidak semakin memburuk di masa mendatang. (Adv)
