Samarinda – Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram kembali dikeluhkan masyarakat di Kota Samarinda. Selain sulit ditemukan, harga gas melon di tingkat pengecer juga disebut terus mengalami kenaikan hingga memberatkan warga.
Keluhan tersebut disampaikan salah seorang warga, Prayitno, saat mengikuti agenda tatap muka bersama anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi. Dalam forum tersebut, ia mengungkapkan harga LPG 3 kilogram di lapangan kerap mencapai Rp30 ribu per tabung. Bahkan, gas dengan harga sekitar Rp20 ribu kini semakin sulit diperoleh masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Samarinda, Iswandi, meminta masyarakat untuk lebih aktif melaporkan temuan di lapangan, khususnya terkait distribusi LPG subsidi yang tidak sesuai aturan maupun dugaan permainan harga di tingkat pangkalan.
“Kalau menemukan hal seperti itu, tolong dicatat alamatnya, pangkalan di mana. Kami tidak tinggal diam. Begitu ada kejadian dengan harga yang jauh di atas ketentuan, segera laporkan ke kami,” tegas Iswandi.
Menurutnya, pengawasan distribusi LPG subsidi masih menghadapi kendala karena minimnya laporan dan bukti konkret dari masyarakat. Ia menyebut kerap ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah tabung yang seharusnya diterima pangkalan dengan kondisi riil di lapangan.
“Misalnya pangkalan seharusnya menerima 40 tabung, tetapi yang datang hanya 30. Kalau ada harga yang tidak masuk akal, kita bisa langsung tindak di tempat. Namun tanpa data, akan sulit,” ujarnya. (27/5/26)
Iswandi juga menyoroti masih adanya pelaku usaha yang menggunakan LPG subsidi meski tidak lagi masuk kategori penerima. Berdasarkan ketentuan, usaha seperti warung makan dengan omzet di atas Rp900 ribu per hari seharusnya sudah menggunakan gas non-subsidi.
“Seharusnya mereka menggunakan gas non-subsidi. Kenapa sering terjadi kelangkaan? Karena masih banyak yang tidak berhak justru ikut menggunakan,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Samarinda mendorong adanya pendataan kebutuhan LPG subsidi hingga tingkat RT. Dengan data yang lebih akurat, distribusi gas melon dinilai dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penumpukan maupun permainan distribusi.
“Kita upayakan distribusi terpusat. Misalnya dalam gabungan beberapa RT, ketika pasokan datang, harus dilaporkan dan didistribusikan di satu titik. Ini untuk mencegah warga harus berkeliling mencari,” tambahnya.
Ia juga mengakui kondisi masyarakat saat ini berada dalam posisi sulit. Di satu sisi warga merasa keberatan membeli LPG dengan harga tinggi, namun di sisi lain kebutuhan sehari-hari memaksa masyarakat tetap membeli agar aktivitas memasak dapat berjalan.
“Ini jadi masalah bersama. Kalau kita tidak beli, mereka tidak akan menjual dengan harga tinggi. Tapi kalau tidak beli, masyarakat juga tidak bisa memasak,” tuturnya.
DPRD Samarinda menegaskan pengawasan distribusi LPG subsidi akan terus diperkuat secara bertahap. Namun, Iswandi kembali menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan laporan agar penindakan terhadap pelanggaran distribusi dan permainan harga dapat dilakukan lebih maksimal. (Adv)
