Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar penyusunan program pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian indikator kinerja birokrasi. DPRD menilai keberhasilan pembangunan seharusnya lebih diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat dibanding sekadar terpenuhinya target administrasi atau penilaian kinerja pemerintah.
Pandangan tersebut disampaikan dalam pembahasan evaluasi pelaksanaan program Semester I Tahun 2026 dan perencanaan kegiatan tahun 2027. DPRD menilai momentum penyusunan anggaran menjadi kesempatan penting untuk memastikan setiap program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan hasil evaluasi terhadap program Dinas Ketahanan Pangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dalam penetapan skala prioritas. Sejumlah program yang ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dinilai lebih banyak diarahkan untuk mendukung indikator kinerja kepala daerah dibanding memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Ini yang menjadi perhatian kami,” kata Iswandi.
Ia menjelaskan, indikator kinerja kepala daerah memang penting sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Namun demikian, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa program yang ditempatkan sebagai prioritas utama benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak cukup hanya diukur dari capaian administrasi atau terpenuhinya target indikator tertentu. Lebih dari itu, program harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata di lapangan.
“Jangan sampai orientasi program hanya mengejar indikator, sementara manfaatnya kurang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Iswandi menilai, dalam praktiknya tidak sedikit program yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat justru ditempatkan pada kategori prioritas rendah. Padahal program-program tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga, seperti penguatan ketahanan pangan, dukungan bagi petani, penyediaan cadangan pangan, hingga kegiatan penyuluhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, ia meminta agar proses penyusunan skala prioritas program pada tahun-tahun mendatang dilakukan secara lebih objektif dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama.
Menurutnya, ukuran manfaat publik harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas anggaran, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kota Samarinda juga meminta agar masukan tersebut menjadi perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan kebijakan anggaran tahun 2027. DPRD berharap perencanaan program tidak hanya berorientasi pada pencapaian target birokrasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di berbagai sektor.
Lebih lanjut, Iswandi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya penghargaan yang diraih atau tingginya nilai evaluasi kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, indikator paling penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari program yang dijalankan pemerintah.
Ia berharap hasil evaluasi yang dilakukan DPRD dapat menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan. Dengan demikian, program-program yang dirancang tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” pungkasnya. (adv)
