Samarinda – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali memunculkan berbagai keluhan dari masyarakat. DPRD Kota Samarinda menilai permasalahan yang terus berulang setiap tahun menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan pendidikan tidak cukup hanya melalui perubahan regulasi, tetapi harus diikuti peningkatan kapasitas layanan pendidikan.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengaku hampir setiap hari menerima aspirasi masyarakat yang mengalami kendala saat mengikuti proses penerimaan siswa baru. Berbagai persoalan muncul pada jalur domisili, prestasi maupun afirmasi. Ia menilai kebijakan yang dirumuskan pemerintah pusat justru menimbulkan beban baru bagi pemerintah daerah karena seluruh keluhan masyarakat bermuara ke daerah.
“Kasihan daerah yang jadi korban. Aturannya dari pusat, sistemnya dari pusat, regulasinya juga dari pusat. Tapi yang menghadapi protes masyarakat setiap hari itu pemerintah daerah dan DPRD. Bukannya menyelesaikan masalah, malah semakin banyak protes,” ujar Anhar.
Sebagai contoh, Anhar menceritakan adanya warga yang telah bertempat tinggal di Samarinda selama bertahun-tahun, tetapi anaknya tidak dapat memanfaatkan jalur domisili secara optimal karena masa berlaku administrasi Kartu Keluarga belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut menyebabkan kesempatan memperoleh sekolah terdekat menjadi berkurang. (23/6/2026)
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memusatkan perhatian pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Penambahan sekolah, ruang kelas, maupun tenaga pengajar dinilai jauh lebih penting dibanding terus mengubah mekanisme penerimaan siswa apabila kapasitas pendidikan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kalau sekolah kurang, bangun sekolah. Kalau ruang kelas kurang, tambah ruang kelas. Kalau guru kurang, tambah gurunya. Jangan masyarakat yang dipersulit oleh sistem,” tegasnya.
Anhar juga mengingatkan masih terdapat sejumlah kawasan di Samarinda yang belum memiliki akses sekolah negeri yang memadai, seperti Handil Bakti, Simpang Pasir, Bukuan, dan Rawa Makmur. Ia menilai pembangunan sekolah di wilayah-wilayah tersebut perlu menjadi prioritas agar pemerataan layanan pendidikan dapat benar-benar terwujud.
Lebih lanjut, ia menilai polemik SPMB akan terus berulang apabila persoalan mendasar berupa keterbatasan infrastruktur pendidikan tidak segera diselesaikan. Karena itu, pemerintah diharapkan menjadikan pembangunan fasilitas pendidikan sebagai prioritas dalam perencanaan anggaran sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara bertahap. (adv)
