Instantakltim.com – Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) membahas kerawanan sosial yang semakin mengkhawatirkan di wilayah Kutim.
Dalam Rakor itu juga membahas permasalahan batas kewilayahan antar kabupaten dan desa di Kutim yang dilakukan di Kodim 0909/Kutai Timur, Rabu (29/5/2024).
“Untuk permasalah Kutim dengan Bontang sudah clear, yang masih ada sedikit itu Kutim dengan Berau. Tapi prosesnya sudah ditangani oleh pihak provinsi,” ucap Bupati Ardiansyah Sulaiman saat ditemui awak media, usai mengikuti Rakor tersebut.
Bupati Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan pihaknya juga telah melakukan Rakor bersama camat dan kepala desa, terkait data batas desa. Dimana sebagian permasalah tersebut telah clear dan juga ada yang belum terselesaikan.
Terkait infrastruktur, Bupati Ardiansyah Sulaiman berkomitmen meningkatkan infrastruktur yang dinilai masih kurang, di seluruh kecamatan yang ada di Kutim.
“Jalan yang masih banyak bermasalah, kebutuhan air bersih dan penerangan. Contoh seperti di Kecamatan Sandaran, Busang dan beberapa kecamatan lainnya, ini perlu komitmen bersama,” ujarnya.
Selain itu, Permasalah lahan sengketa antara perusahaan dan Kelompok Tani juga menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Untuk persoalan ini, Pemkab Kutim telah memiliki konsep Perhutanan Sosial.
“Sebenarnya sudah ada konsep perhutanan dari pemerintah, tapi masih banyak masyarakat yang belum mengarah kesana,” pungkasnya.(Adv).
Penulis: Dirhan
