Instankaltim.com – Kutim – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Asti Mazar Bulang, soroti banyaknya kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kutim.
Menurutnya, agenda itu terus-terusan dilakukan di luar Kabupaten Kutim. Sehingga, pelaksanaannya harus Bimtek mesti dievaluasi.
“Evaluasi pelaksanaan Bimtek yang dilakukan oleh OPD sangat penting dilakukan. Apa lagi hal ini erat kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi anggaran,” ucap Asti Mazar Bulang, Kamis (05/12/2024).
Ketua fraksi Golkar itu mengungkapkan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD adalah legislasi (menyusun dan membahas undang-undang), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 69 dan 70 Undang-Undang 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
“Untuk itu kami harus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, tetapi pelaksanaannya kembali kepada dinas-dinas terkait,” ungkapnya.
Politisi berjilbab itu menjelaskan bahwa DPRD telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait kegiatan bimtek dan rapat koordinasi (rakor) yang kerap kali digelar di luar daerah.
“Banyak sekali aduan masyarakat yang disampaikan kepada saya. Harusnya dengan besarnya anggaran Kutim saat ini, diprioritaskan untuk masyarakat, utamanya di bidang nfrastruktur,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan pelaksanaan Bimtek ini tetap bergantung pada kebijakan dinas terkait, sehingga, DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasannya dan mendorong, agar prioritas anggaran diarahkan pada hal-hal yang lebih mendesak.
“Kami rasa, jika tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia pastinya kami akan terus mendukung. Namun, jika tidak demikian, maka harus dievaluasi,” pungkasnya.(Adv).
