Instankaltim.com – Kutim – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur(Kaltim) H. Arfan, menggelar Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah yang ke-2 di Kecamatan Bengalon.
Sosialisasi ini mengusung tema “Hak Warga Negara Dalam Pemilu”, dengan mendatangkan pemateri dosen dari Stiper, dr. Muslimin, SH., MH, Anshar Andasa dan dihadiri puluhan masyarakat Bengalon, Minggu (02/03/2025).
Dalam sambutannya, H. Arfan mengatakan sosper ini merupakan tugas yang diberikan oleh lembaga DPRD Provinsi Kaltim, agar masyarakat termotivasi atau mendapatkan ilmu tentang berpolitik bagi warga yang ingin menjadi calon legislatif (Caleg) tahun 2029 nanti.
“Selain ngopi bareng, kegiatan ini memberikan motivasi atau ilmu berpolitik kepada teman-teman. Barangkali ada yang mau jadi caleg nantinya di tahun 2029,” ujar H. Arfan.
Lebih lanjut, Arfan menyampaikan terkait edukasi serta memberikan informasi berpolitik. Ia telah ditemani dua narasumber yang juga berprofesi sebagai dosen.
“Hal-hal yang ingin disampaian nanti terkait politi, nah nanti ada pemateri yang menyampaikan. Dua pemateri ini merupakan dosen-dosen yang jam terbangnya sudah sangat tinggi,” jelasnya.
Sebelum memasuki inti dari materi demokrasi, dr. Muslimin mejelaskan asal usul terciptanya demokrasi hingga saat ini. Puncak lahirnya demokrasi berasal dari abad ke-17 atau 18 di benua america, eropa dan puncaknya di revolusi perancis pada tahun 1789.
“Kenapa muncul demokrasi pada saat itu, karena banyaknya komunitas atau masyarakat yang ingin memilih pemimpin. Tapi pada saat itu hanya lelaki yang bisa memilih. Sehingga tercipta dua bahasa yaitu demo seharusnya rakyat dan krasi adalah pemerintah,” ungkapnya.
Lebih jauh, berkembangnya demokrasi di Indonesia sejak orde lama yang diperkirakan tahun 1955-an yang diawali dengan pemilihan pertama. Kemudian di tahun 70-an pada masa orde baru yang mulai semakin berkembang.
“Ada 3 prinsip yang ingin saya sampaikan kepada bapak dan ibu setelah mengetahui tentang berkembangnya demokrasi. Pertama adalah kedaulatan, kebersamaan/kepersaudaraan dan yang terakhir adalah hal asasi,” paparnya.
Tak hanya itu, ia mengatakan pragmatis di Indonesia sangat tinggi. Pragmatis merupakan hak memilih, namun mau memilih jika ada timbal baliknya (amplop). Hal ini tidak terjadi di satu daerah saja, melainkan terjadi di semua provinsi.
“Karena kalau dikasih 500-1jt kan lumayan bu, jadi pragmatis itu memang tidak bisa dihindari karena memang faktor ekonomi,” pungkasnya.
Penulis: Dirhan
