Instankaltim.com – Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) membuktikan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah, khususnya di wilayah kawasan hulu. Proyek peningkatan jalan strategis di kawasan hulu tetap dilanjutkan, meski semua biaya kini sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
Proyek peningkatan jalan yang awalnya direncanakan dengan skema pembiayaan gabungan sebagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dan sebagian dari APBD Kukar terpaksa direvisi secara drastis. Karena pemerintah pusat menyatakan tidak ada alokasi DAK untuk Kukar di tahun anggaran 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, mengatakan bahwa proyek ini sudah masuk tahap kontrak, dengan total nilai hampir Rp 50 miliar yang sebelumnya dianggarkan dengan asumsi dana gabungan.
“Tahun ini kita sudah kontrak proyeknya. Nilai totalnya hampir Rp50 miliar, terdiri dari dua paket, masing-masing sekitar Rp20 miliar dan Rp30 miliar. Karena DAK-nya dicoret total, pembiayaan kini sepenuhnya pakai APBD Kukar,” ujar Wiyono, belum lama ini.
Wiyono mengungkapkan proyek yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas jalan poros di sejumlah kecamatan hulu seperti Tabang, Kenohan, Kembang Janggut, dan Muara Wis. Ruas jalan ini, menjadi tumpuan utama transportasi masyarakat, termasuk untuk distribusi logistik, hasil pertanian, hingga akses pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, menjaga konektivitas wilayah-wilayah tersebut sangat krusial, terutama karena kondisi geografis dan cuaca yang ekstrem bisa menyebabkan akses terputus jika jalan tak segera diperbaiki.
“Kalau jalan itu putus, distribusi barang terganggu, harga sembako melonjak dan inflasi di daerah hulu bisa meledak. Kita tidak bisa menunggu, apalagi ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wiyono menjelaskan peningkatan jalan ini merupakan bagian dari proyek strategis multiyears yang dimulai sejak tahun 2022 lalu. Pada tahap awal, Pemkab melakukan perbaikan dasar dan pembukaan akses di jalur-jalur sulit.
“Di tahun 2025 ini ditargetkan sebagai tahap lanjutan untuk pengerasan dan peningkatan badan jalan,” jelasnya.
Ia juga menuturkan pekerjaan proyek ini dilakukan dalam dua paket kontrak besar, masing-masing di lokasi berbeda, dan ditangani oleh kontraktor lokal yang telah melalui proses lelang.
“Kami prioritaskan pengerjaan yang menyasar titik-titik dengan intensitas lalu lintas tinggi dan risiko banjir. Jadi bukan asal bangun, tapi sangat terukur dan sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Ia mengakui langkah berani menggunakan APBD secara penuh untuk membiayai proyek strategis ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Kukar Edi Damansyah, yang disebut tak ingin pelayanan publik dan kesejahteraan warga pedalaman terganggu karena perubahan kebijakan pusat.
“Pak Bupati sangat tegas. Beliau mengatakan, jangan tunggu Jakarta. Kalau bisa dikerjakan, kerjakan sekarang. Kalau bisa dibangun, bangun sekarang,” tutupnya.(Adv/*).
