Instankaltim.com – Kutim – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi kembali mendapat sorotan dari kalangan legislatif DPRD Kutim, lantaran dinilai kerap absen dalam pembahasan agenda-agenda penting, terutama yang menyangkut perencanaan anggaran daerah.
Kali ini, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutim, Hepnie Armansyah, menyuarakan keprihatinannya atas sikap pasif Sekda dalam sejumlah forum penting antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, dalam hal penganggaran, poin penting dari pembangunan suatu daerah, khususnya di Kutim adalah perencanaan dan pembangunan yang menjadi prioritas utama dari seluruh kegiatan.
“Sebagai Ketua TAPD, Sekda harus hadir di rapat anggaran, karena dari rapat itu dibahas perencanaan dan penganggaran. Bagaimna dia bisa menentukan skala prioritasnya kalau tidak hadir,” ucap Hepnie Armansyah saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, Jumat (18/07/2025).
Hepnie menegaskan baiknya seorang pemimpin ditentukan dari cara ia menentukan skala prioritas, termasuk dalam menyikapi agenda-agenda penting yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Prioritas utama tetap pembahasan anggaran. Bagaimana mau jalan pembangunan kita, kalau pembahasan anggarannya tidak diprioritaskan. Agenda lain seperti menghadiri kegiatan, kan bisa didelegasikan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan sosok seorang pemimpin harus memberi contoh yang baik dan mampu mengarahkan bawahannya untuk bekerja sesuai dengan arah kebijakan dan tanggung jawab masing-masing.
“Kita kalau ingin memimpin, kita harus hadiri disitu menjadi panutan dan mengarahkan bawahan. Kalau bergerak sendiri-sendiri pasti nantinya tidak akan sinkron,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kutim, Eddy Markus Palinggi dari Fraksi Nasdem menilai kehadiran Sekda dalam pembahasan anggaran menjadi komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan. Menurutnya, perencanaan dan penganggaran merupakan poin penting dari seluruh proses yang ada.
“Apabila dalam proses penganggaran dan pembahasan komitmennya kurang, berarti kita bisa menilai dari hal itu. Tentunya saya menyayangkan yang terjadi selama ini,” ujar Eddy Markus Palinggi.
Eddy yang juga sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kutim 2025-2029, mengaku akan mengevaluasi secara menyeluruh setiap usulan yang masuk dalam dokumen RPJMD, agar program prioritas mengarah ke kesejahteraan masyarakat Kutim.
“Pastinya kita akan evaluasi secara keseluruhan soal program-progran RPJMD ini. Apa yang tidak penting, artinya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas, tentunya tidak akan kita prioritaskan,” tutupnya.(Her).
