Samarinda — Ambisi Pemerintah Kota Samarinda dalam mempercepat digitalisasi pendidikan dinilai masih menghadapi tantangan besar di lapangan. DPRD Samarinda menilai kesiapan infrastruktur dasar, khususnya akses internet, hingga saat ini belum merata di seluruh wilayah kota sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam penerapan sistem pendidikan berbasis digital.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan transformasi pendidikan berbasis teknologi tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, sementara sekolah-sekolah di wilayah pinggiran masih mengalami keterbatasan akses jaringan internet.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memperlebar kesenjangan pendidikan apabila program digitalisasi dipaksakan berjalan tanpa dibarengi pembenahan infrastruktur yang merata.
“Digitalisasi memang penting, tetapi jangan sampai siswa di wilayah pinggiran justru tertinggal karena akses internet mereka terbatas,” ujarnya, (23/5/26)
Anhar menyebut masih terdapat sejumlah wilayah di Samarinda yang mengalami persoalan jaringan internet, di antaranya kawasan Balai Buaya, Loa Kumbar, dan Tanah Merah. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius apabila pemerintah ingin menerapkan sistem pembelajaran digital secara menyeluruh.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan pemerataan fasilitas pendukung terlebih dahulu sebelum memperluas penggunaan sistem pembelajaran berbasis teknologi di sekolah-sekolah. Menurutnya, akses internet yang stabil merupakan kebutuhan utama agar pelaksanaan digitalisasi pendidikan dapat berjalan efektif.
Selain persoalan infrastruktur, DPRD juga menyoroti pentingnya arah kebijakan yang jelas dalam program digitalisasi pendidikan. Anhar menilai pemerintah daerah perlu menyusun blueprint atau peta jalan yang terukur agar pelaksanaan program memiliki target dan tahapan yang jelas.
Dengan adanya perencanaan yang matang, program digitalisasi pendidikan diharapkan tidak hanya menjadi simbol modernisasi semata, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Samarinda.
“Harus ada arah yang jelas, indikator keberhasilan, dan evaluasi yang terukur agar program ini benar-benar efektif,” katanya.
DPRD Samarinda juga menegaskan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program digitalisasi pendidikan. Menurut Anhar, pemerintah harus memastikan manfaat program dapat dirasakan seluruh pelajar tanpa terkecuali, termasuk siswa di wilayah pinggiran yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses teknologi. (Adv)
