Samarinda – Meningkatnya jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi setiap tahun perlu diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai. Tanpa adanya perencanaan ketenagakerjaan yang terarah, pertumbuhan sumber daya manusia dikhawatirkan justru akan memperbesar angka pengangguran di daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai pemerintah daerah perlu menyusun peta kebutuhan tenaga kerja yang lebih komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan lembaga pendidikan memiliki peluang lebih besar untuk terserap sesuai kebutuhan dunia usaha.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal secara berkelanjutan.
“Persoalan kita bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi bagaimana pembangunan itu mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat,” ujarnya, (12/6/2026).
Ia mengatakan peningkatan jumlah lulusan setiap tahun harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak menimbulkan kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
“Setiap tahun ada ribuan lulusan baru. Pemerintah harus punya gambaran mereka akan diserap di sektor apa,” katanya.
Anhar berpandangan bahwa penyusunan data mengenai kebutuhan tenaga kerja menjadi langkah penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia di daerah.
“Harus ada data yang jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja daerah. Jangan sampai lulusan terus bertambah tetapi lapangan kerjanya tidak tersedia,” ungkapnya.
Ia menilai pemetaan kebutuhan tenaga kerja perlu dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari perbankan, konstruksi, pendidikan hingga industri agar dunia pendidikan mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan.
“Pendidikan dan kebutuhan dunia kerja harus saling terhubung. Kalau tidak, pengangguran akan terus menjadi persoalan,” jelasnya.
Selain menciptakan infrastruktur, pemerintah menurutnya juga perlu memastikan setiap proyek pembangunan memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaannya.
“Kita harus memastikan pembangunan yang dilakukan juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal,” katanya.
Anhar menilai hubungan antara dunia pendidikan, sektor usaha, dan pemerintah masih perlu diperkuat agar seluruh kebijakan pembangunan mampu mendukung penciptaan lapangan kerja secara lebih efektif.
“Jangan sampai proyek-proyek besar berjalan, tetapi tenaga kerja yang terserap justru lebih banyak berasal dari luar daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar proses penyiapan tenaga kerja dapat berjalan sesuai kebutuhan pasar dan mampu meningkatkan daya saing masyarakat daerah.
“Kalau pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah berjalan sendiri-sendiri, maka lulusan akan kesulitan masuk ke dunia kerja,” tegasnya.
Menurut Anhar, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya proyek yang selesai dibangun, tetapi juga dari besarnya manfaat ekonomi yang diterima masyarakat melalui tersedianya kesempatan kerja.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya gedung yang berdiri, tetapi juga seberapa banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan dari pembangunan tersebut,” tutupnya. (adv)
