SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendesak pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Menurutnya, penanganan kebakaran yang terus terjadi membutuhkan dukungan lebih besar karena kemampuan pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam penyediaan peralatan pemadaman.
Rohim mengatakan, DPRD Samarinda telah bertemu dengan anggota DPR RI di Jakarta untuk menyampaikan dorongan tersebut. Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap dampak karhutla yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat.
Di tingkat kota, ia juga meminta Pemerintah Kota Samarinda kembali menetapkan status tanggap darurat karhutla. Status tersebut dinilai penting untuk membuka akses penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam memenuhi kebutuhan mendesak penanganan kebakaran.
“Dengan situasi kebakaran di mana-mana, menurut saya karhutla di Samarinda ditetapkan sebagai kondisi tanggap darurat, sehingga dana BTT bisa diakses untuk memenuhi semua fasilitas pemadaman kebakaran,” kata Rohim (23/10/2026).
Ia menyebut status tanggap darurat sebelumnya pernah diberlakukan, tetapi kemudian dicabut. Padahal, menurutnya, kebakaran masih terjadi dan kondisi udara yang memburuk telah berdampak pada kegiatan belajar mengajar.
Rohim mengatakan alokasi BTT Pemkot Samarinda telah ditambah dari Rp10 miliar menjadi Rp13 miliar. Ia meminta anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapan petugas, termasuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri dan memperbaiki peralatan pemadam yang rusak.
Ia menyoroti laporan mengenai kerusakan sejumlah peralatan pemadaman yang disebut disampaikan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA). Kondisi itu, menurutnya, perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat penanganan ketika kebakaran kembali terjadi.
“Kalau itu harus diakses dengan status tanggap darurat, ya oleh kota ditetapkan saja. Ini terjadi setiap hari dan sudah berdampak,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran dan peralatan, Rohim mengingatkan risiko keselamatan yang dihadapi petugas serta relawan di lapangan. Ia tidak ingin kejadian di daerah lain yang menewaskan tiga petugas setelah terperangkap api kembali terjadi.
“Kita tidak ingin itu terjadi,” katanya.
Rohim mencontohkan kebutuhan relawan yang pernah dibantunya berupa selang pemadam dengan biaya sekitar Rp3 juta. Menurutnya, kebutuhan mendasar seperti itu semestinya bisa dipenuhi dengan cepat agar petugas memiliki perlengkapan yang memadai saat menghadapi kebakaran.
Ia berharap pemerintah kota segera memperkuat penanganan karhutla, sementara pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebutuhan penanganan lintas wilayah.
“Kita berharap pemerintah daerah segera memperkuat penanganan di tingkat kota dan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional,” demikian Rohim. (Adv)
