SAMARINDA – Samarinda perlu mulai memperkuat sektor usaha nonpertambangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai pengembangan usaha lokal menjadi salah satu langkah yang perlu dipersiapkan menghadapi era zero tambang.
Menurut Helmi, usaha mikro, kecil, serta sektor usaha lainnya memiliki peluang untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, pemerintah perlu mendorong kegiatan usaha di luar pertambangan agar mampu berkembang dan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
“Samarinda ke depan akan lebih fokus pada usaha mikro dan makro untuk pengembangan PAD,” ujarnya (18/10/2026).
Ia menegaskan, perubahan arah ekonomi tidak cukup hanya dengan menetapkan sektor yang akan dikembangkan.
Dukungan terhadap pelaku usaha juga perlu diperkuat agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dan mampu menyerap aktivitas masyarakat.
Selain pengembangan usaha, ketersediaan energi menjadi perhatian Helmi. Ia menyoroti antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU yang dinilai dapat menghambat mobilitas masyarakat dan kegiatan pelaku usaha.
Helmi meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera merealisasikan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan Timur sebesar 510.000 kiloliter (KL) pada 2026.
“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota migas tahun 2026 menjadi 510.000 KL dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” katanya.
Menurutnya, kepastian pasokan energi perlu berjalan seiring dengan upaya memperkuat ekonomi nonpertambangan. Kelancaran BBM dinilai penting agar mobilitas warga dan kegiatan usaha tidak terganggu.
“Bagi kita orang Samarinda yang tengah mempersiapkan peralihan menuju ekonomi nonpertambangan, kepastian pasokan energi menjadi salah satu faktor pendukung agar kegiatan usaha dapat berjalan tanpa hambatan,” tuturnya.
Helmi juga mengapresiasi Forum Energi 2026 yang mempertemukan berbagai pihak untuk membahas persoalan energi dan pembangunan daerah. Ia berharap forum tersebut dapat menjadi ruang penyampaian masukan bagi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Banyak sektor, namun kita mulai dari penguatan usaha lokal,” demikian Helmi Abdullah. (Adv)
