IMG-20251122-WA0018 1793552171843

DPRD Bontang Apresiasi Kinerja Disnaker Terkait Pendataan TKA, Minta Selisih Angka dan Latar Belakang Diusut

Foto : Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib

Instankaltim.com – Bontang – DPRD Kota Bontang memberikan apresiasi atas kinerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang dinilai proaktif menyampaikan data keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah Kota Bontang. Apresiasi tersebut disampaikan menyusul paparan data TKA yang dinilai penting sebagai bentuk kewaspadaan dan pengawasan bersama.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menyampaikan terima kasih atas informasi yang dihimpun dan disampaikan oleh pihak Disnaker. Menurutnya, keterbukaan data semacam ini sangat dibutuhkan agar pemerintah dan DPRD mengetahui siapa saja pihak luar yang beraktivitas di Bontang, khususnya di kawasan industri.

“Saya apresiasi kerja Disnaker seperti itu. Terima kasih banyak sudah menyampaikan hal itu. Karena kita tahu bahwa ada tamu di kota kita ini. Yang perlu kita tahu siapa,” ujarnya, Jumat (21/11/2026).

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (Lattas) Disnaker Bontang, Takdir Mannang, memaparkan sejumlah angka terkait keberadaan TKA di Bontang. Dalam pemaparannya, disebutkan adanya angka total sekitar 322 orang untuk kategori/lokasi tertentu yang disebut dalam rapat, serta rincian di beberapa entitas seperti Indominko sebanyak 5 orang, IUP sekitar 8 orang, dan PT Graha Power Kaltim (GPK) sekitar 67 orang (dengan total kisaran bersama GPK sekitar 80 orang).

Dalam diskusi tersebut juga mencuat adanya selisih pelaporan angka, seperti perbedaan antara 318 dan 322, serta pertanyaan mengenai peran dan urgensi kehadiran TKA, termasuk di fasilitas pembangkit/boiler seperti Graha Power Kaltim maupun kawasan pabrik seperti PKT.

Muhammad Sahib menegaskan perlunya penelusuran lebih lanjut terhadap selisih data maupun latar belakang pekerjaan para TKA tersebut. Ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara ketat, termasuk memastikan apakah posisi yang ditempati sesuai aturan dan tidak menyingkirkan tenaga kerja lokal yang memiliki keahlian.

“Mohon dengan sangat dicek orang-orang ini apa-apa saja di sana, background-nya apa saja. Apakah semua ini masuk ke sana manajemen office atau seperti apa? Kalau ada welder-nya nanti, ada undang-undang yang ngatur. Selama ada tenaga skill di kota itu tidak usah mendatangkan tenaga skill,” tegasnya.

Selain soal kompetensi dan kepatuhan regulasi, Sahib juga menyoroti perlunya kejelasan skema kerja sama atau kontrak antara perusahaan/kontraktor dan subkontraktor di kawasan industri, serta pengawasan terpadu agar tidak menimbulkan kerawanan di lapangan.

“Ini perlu kita kontrol semua. Sekali lagi perlu kita kontrol semua,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *