Instankaltim.com – Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan DPRD Kutim secara resmi telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna ke-15 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Sangatta, Kamis (27/11/2025).
Sebelumnya penandatanganan R-APBD TA 2026, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan dedikasi tinggi selama proses pembahasan R-APBD 2026.
Menurutnya, penyusunan APBD bukan hanya sekadar rangkaian administrasi rutin, tetapi sebuah proses kolaboratif yang membutuhkan komitmen, ketelitian, dan keselarasan visi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
“Pembahasan Rancangan APBD 2026 telah melalui berbagai tahapan penting, mulai dari pengkajian teknis di sejumlah perangkat daerah, rapat-rapat intensif bersama Badan Anggaran DPRD, hingga proses sinkronisasi akhir yang memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat Kutim,” papar Bupati Ardiansyah.
Bupati Ardiansyah menuturkan semua rangkaian tersebut, tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerja keras dan kontribusi dari berbagai unsur pemerintahan maupun unsur legislatif yang ikut memberikan pandangan konstruktif.
“Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kutim yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dengan penuh tanggung jawab,” tutur Bupati Ardiansyah.
Ia juga menegaskan peran DPRD sangat strategis, tidak hanya sebagai wakil rakyat tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam memastikan, APBD yang disusun memiliki landasan kuat dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Sikap terbuka, dialogis, dan penuh kehati-hatian yang ditunjukkan para anggota dewan menjadi faktor penting dalam memperkaya proses pembahasan anggaran,” tegasnya.
Selain itu, Ardiansyah Sulaiman juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja tanpa kenal lelah dalam menyusun dokumen anggaran, menyediakan data yang akurat, serta melakukan penyesuaian, sesuai dinamika kebijakan yang terus berkembang.
“Semangat kerja sama dan koordinasi yang kuat menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama dalam mendorong pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” tutupnya.(Adv).
Penulis: Dirhan
