SAMARINDA – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengarahkan perangkat daerah menggunakan hotel milik BUMD untuk kegiatan kedinasan diminta tetap mempertimbangkan keberlangsungan hotel swasta. DPRD Samarinda menilai peningkatan pendapatan daerah dari sektor perhotelan penting, tetapi peluang usaha bagi pelaku swasta juga perlu dijaga.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan pemanfaatan hotel milik daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal yang wajar. Namun, kebijakan tersebut sebaiknya tidak membuat hotel swasta kehilangan kesempatan memperoleh pemasukan dari kegiatan pemerintahan.
“Untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kaltim dari sektor perhotelan menurut saya sah saja. Tapi kalau untuk menjaga stabilitas ekonomi apalagi usaha hotel yang ada di Samarinda, maka lebih bijak lagi,” ujarnya saat ditemui di DPRD Samarinda (14/10/2026).
Imbauan tersebut tertuang dalam surat Gubernur Kaltim Nomor 900.1.13.2/4214/EK.3 tertanggal 10 Agustus 2026. Dalam surat itu, perangkat daerah didorong memanfaatkan Hotel Claro Pandurata Samarinda dan Blue Sky Pandurata Boutique Hotel Jakarta untuk kegiatan serta akomodasi kedinasan.
Menurut Ronal, industri perhotelan di Samarinda melibatkan banyak pelaku usaha yang membutuhkan kunjungan tamu dan kegiatan untuk menjaga pendapatan. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap hotel swasta yang juga berinvestasi dan menyerap tenaga kerja.
“Karena di Samarinda bukan hanya ada hotel tadi aja, banyak hotel swasta lain yang membutuhkan tamu dan pemasukan,” katanya.
Sektor perhotelan Samarinda juga menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran. Data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat pendapatan perhotelan hingga September 2026 mencapai Rp166 miliar, sementara sepanjang 2025 tercatat Rp200 miliar.
Di tengah kondisi tersebut, pembangunan Hotel Courtyard by Marriott Samarinda menjadi salah satu tanda adanya investasi baru di sektor perhotelan. Ronal mengapresiasi kehadiran investor dan berharap iklim usaha di Samarinda tetap terjaga.
“Kami di DPRD Kota Samarinda sangat mengapresiasi. Berarti investasi di Samarinda bisa berjalan dengan lebih baik. Ada tingkat kepercayaan dari investor untuk melakukan usaha di Samarinda,” jelasnya.
Ronal menegaskan, pemilihan hotel untuk kegiatan pemerintahan sebaiknya mempertimbangkan kapasitas dan fasilitas sesuai kebutuhan. Dengan begitu, hotel BUMD tetap dapat dimanfaatkan tanpa mengesampingkan hotel swasta yang memenuhi persyaratan.
“Semua kegiatan kita percayakan kepada hotel-hotel yang punya kapasitas sesuai dengan permintaan. Sah saja mau di mana saja, tidak boleh hanya harus di hotel BUMD, karena menurut saya Samarinda banyak hotel,” demikian Ronal Stephen Lonteng. (Adv)
