Instankaltim.com – Kutim – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Faizal Rachman mengatakan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat merupakan prioritas utama dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kutim.
Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Ia mengaku selama ini DPRD Kutim telah mengalokasi untuk iuran BPJS atau subsidi BPJS kepada masyarakat di Dinas Kesehatan. Namun sering terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), sehingga hal itu bisa dimaksimalkan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait.
Hal ini disampaikan, Faizal Rachman saat ditemui awak media, di Kantor DPRD Kutim, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kutim, Rabu (12/06/2024).
“Setiap saya sosialisasi ke daerah-daerah, saya selalu mengingatkan kepada pemerintah desa untuk berperan penting membantu masyarakat yang belum punya BPJS Kesehatan untuk segera didaftarkan, karena subsidi iuran sudah tersedia,” ucap Faizal Rachman.
Politisi PDI-Perjuangan Kutim itu juga mengungkapkan bahwa ada juga karakteristik dalam masyarakat terkadang tidak peduli, namun ketika sakit baru mendaftar BPJS Kesehatan dan hal itu banyak laporan.
“Intinya, kedepan ini harus betul-betul masyarakat kita tercover yang bukan penerima upah. Kalau yang menerima upah kan itu tanggung jawab perusahaan,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan bahwa setiap tahunnya anggaran untuk iuran BPJS kesehatan yang disiapkan bagi masyarakat rata-rata mencapai Rp 34 miliar.
“Kalau misalkan anggarannya kurang untuk mensubsidi, kan bisa kita tambah. Ini yang jadi masalah, karena anggaran tidak pernah habis dan selalu ada Silpa kurang lebih 4 miliar,” tutupnya.(Adv/HR).
