Instankaltim.com – Kutim – Sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengeluhkan sistem online yang digunakan dalam pengelolaan anggaran. Sistem yang seharusnya mempercepat proses justru seringkali terhambat masalah teknis, sehingga menghambat realisasi anggaran dan pelaksanaan program kerja.
Keluhan ini mengemuka seiring dengan sorotan terhadap realisasi anggaran di Kutim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur membagi perangkat daerah berdasarkan zona hijau, kuning, dan merah berdasarkan persentase realisasi keuangan.
“Zona merah ini diberikan kepada perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih tertinggal jauh dari target. Sementara zona hijau menandakan perangkat yang sudah hampir mencapai target anggarannya,” ujar Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, Insan Bowo Asmoro, Kamis (21/11/2024).
Tak hanya itu, ia mengakui bahwa sistem online yang digunakan menjadi tantangan tersendiri. Meskipun diharapkan dapat mempercepat proses, sistem tersebut justru sering kali mengalami hambatan teknis yang memperlambat realisasi anggaran.
“Sebenarnya, sistem yang kita gunakan ini sudah cukup baik jika tidak ada kendala. Namun, pada praktiknya banyak hambatan, terutama di bagian teknis seperti pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan hambatan pada sistem ini menyebabkan beberapa perangkat daerah tidak dapat merealisasikan anggaran meskipun pembayaran sudah siap dilakukan. Akibatnya, proses menjadi tidak seimbang dan menghambat pelaksanaan program kerja di lapangan.
“Masalah utama yang kami temui adalah SPD sering kali macet. Ini menyebabkan perangkat daerah kesulitan mencairkan pembayaran, walaupun mereka sebenarnya sudah menyelesaikan tahapan lainnya,” tutupnya.(Adv).
